jpnn.com, JAKARTA - Kebebasan berekspresi di ruang akademik kian menghadapi jalan terjal.
Merespons anomali demokrasi ini, komunitas Langkah Muda menggelar Diskusi Kebangsaan bertajuk “Jerat Hukum bagi Akademisi Pembongkar Kegagalan Swasembada” di Dunsanak Cafe, Padang, Sabtu (25/4) malam.
BACA JUGA: Menko Yusril Sebut Kritik Tajam Akademisi Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Forum ini membedah secara tajam fenomena ketika kritik ilmiah justru direspons oleh negara dengan ancaman pidana.
Di hadapan elemen mahasiswa dan pegiat literasi, Founder Langkah Muda Ma’ruf Zhaqi Akmal Hidayat membedah persoalan ini melalui lensa kebijakan publik.
BACA JUGA: Soal Akademisi Pengkritik Pemerintah Dilaporkan ke Polisi, Yusril Ihza Mahendra Bilang Begini
Dia menilai ada sesat pikir struktural ketika penguasa memosisikan kritik keilmuan sebagai bentuk makar atau ancaman stabilitas.
“Dalam perspektif kepemimpinan, kritik dari akademisi adalah instrumen kontrol sosial yang esensial. Kebijakan publik yang sehat lahir dari iklim keterbukaan terhadap evaluasi, bukan melalui mekanisme pembungkaman,” tegas Ma’ruf Zhaqi.
BACA JUGA: Bersama Bawaslu Mengukuhkan Demokrasi
Mempertegas argumen tersebut, pegiat literasi digital Seprigo Rizkan menyoroti tren represi yang kini masif bermigrasi ke ruang siber.
Menurutnya, merawat nalar kritis adalah manifestasi langsung dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebuah kejahatan.
Seprigo mengkritik keras kecenderungan aparatur yang dengan mudah mengkriminalisasi perbedaan pendapat.
“Jika setiap kritik direduksi menjadi delik pidana, maka yang terenggut bukan sekadar kebebasan bersuara, melainkan matinya nalar publik. Esensi masalahnya bukan pada siapa yang memegang pelantang, melainkan apakah negara masih menyisakan ruang aman bagi kebenaran untuk diartikulasikan,” paparnya.
Alih-alih kaku, dialektika malam itu mengalir dinamis dan jauh dari kesan monolog.
Para peserta tak sekadar menjadi pendengar pasif, melainkan proaktif menguji batas demarkasi antara kritik akademik yang sah dan delik pencemaran nama baik.
Sentilan terhadap rentetan preseden hukum yang menjerat sejumlah intelektual belakangan ini turut mewarnai forum, memicu desakan kolektif perlunya proteksi regulasi yang ajeg bagi kebebasan berpikir.
Melalui perhelatan ini, Langkah Muda memproyeksikan lahirnya kantong-kantong diskursus alternatif yang konsisten merawat akal sehat.
Forum ini diharapkan tak sekadar memantik nyali generasi muda untuk bersuara, tetapi juga membekali mereka dengan ketajaman analisis dan pertanggungjawaban intelektual.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
