jpnn.com - MAMAJU – Masalah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih menjadi sorotan publik.
Diketahui, gaji PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di banyak pemda masih jauh dari kata layak.
BACA JUGA: Pemda Menunggu Uluran Tangan Pusat untuk Urusan PPPK & P3K PW
Di banyak daerah, gaji PPPK Paruh Waktu dalam kisaran ratusan ribu.
Bahkan tidak sedikit pemda yang menggaji P3K PW di bawah Rp500 ribu per bulan.
BACA JUGA: Pemerintah Minta Swasta Memberi Gaji Sesuai UMK, tetapi PPPK Paruh Waktu Nelangsa
Masalah gaji PPPK Paruh Waktu ini disinggung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka pada acara Konferda DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulbar di Mamuju, Sabtu (25/4).
Dia mendorong seluruh kader GMNI di daerah itu membangun karakter kuat serta jiwa kewirausahaan.
BACA JUGA: 2 Solusi Ini Diyakini Mampu Mencegah PHK Massal PPPK Paruh Waktu
"Di tengah momentum bonus demografi yang akan berlangsung hingga 2035, saya mengajak seluruh kader GMNI agar dapat mengambil peluang dengan membangun karakter kuat dan jiwa kewirausahaan," kata Suhardi Duka.
Suhardi Duka menekankan pentingnya penanaman nilai ideologi bagi setiap kader GMNI, khususnya nasionalisme dan marhaenisme sebagai landasan utama perjuangan organisasi.
Menurutnya, tanpa pijakan ideologis yang kuat, arah perjuangan akan menjadi tidak jelas.
"Kalau kita (kader GMNI) berjuang tanpa landasan, maka perjuangan itu tidak punya arah. Karena itu, nasionalisme dan marhaenisme harus benar-benar tertanam dalam diri setiap kader," pesan Suhardi Duka.
Dia juga menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari ajaran bangsa yang harus dijaga.
Ketika dalam praktiknya terdapat kebijakan yang bertentangan dengan nilai tersebut, kader diharapkan mampu bersikap dan bergerak, baik melalui jalur dialog maupun aksi.
Suhardi Duka turut menyinggung dinamika ideologi dan ekonomi Indonesia yang dalam perjalanannya kerap bergerak antara kecenderungan kiri dan kanan.
Hal tersebut menurutnya, menjadi tantangan bagi generasi muda untuk menentukan arah masa depan bangsa.
Gubernur juga menyayangkan masih banyak angkatan kerja produktif yang belum terserap secara optimal dan justru terjebak dalam pekerjaan dengan pendapatan rendah.
Lantas, dia menyinggung jenis pekerjaan dengan pendapatan rendah, antara lain pegawai honorer dan PPPK Paruh Waktu.
PPPK Paruh Waktu yang bergaji di bawah Rp400 ribu per bulan, menurutnya, masuk kategori miskin ekstrem.
"Banyak tenaga kerja kita yang produktif justru tidak produktif. Ada yang menjadi tenaga honorer atau PPPK paruh waktu dengan penghasilan sangat minim, bahkan di bawah Rp400 ribu per bulan, yang itu masuk kategori miskin ekstrem," katanya.
Dia pun mengingatkan agar generasi muda tidak lagi terpaku pada pola pikir lama yang menjadikan status pegawai negeri sebagai satu-satunya indikator kesuksesan.
"Sekarang bukan lagi soal jadi PNS, sebab yang penting adalah bagaimana mampu menangkap peluang di tengah persaingan global yang semakin ketat," kata Suhardi Duka.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi kader GMNI Sulbar yang mampu menjaga persatuan meski terdapat dinamika internal organisasi.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan semangat nasionalisme yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Ketika negara memanggil, maka kepentingan pribadi, keluarga, organisasi, bahkan politik harus dikesampingkan. Itulah nasionalisme," kata Suhardi Duka. (antara/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
