Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah langkah pengendalian untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap sesuai batas aman di bawah 3 persen. Meski realisasi awal tahun memunculkan kekhawatiran pelebaran.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah defisit APBN pada kuartal I 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara hitung-hitungan sederhana, jika tren tiga bulan pertama itu berlanjut sepanjang tahun, defisit berpotensi menembus 3 persen.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pemerintah tidak menggunakan pendekatan linier dalam menghitung proyeksi fiskal. Ia memastikan laju belanja negara tetap dikendalikan agar tidak melampaui batas.
“Tentu saja kita tidak membiarkan [belanja] berjalan tanpa ada pengendalian. Jadi tentu saja kita tidak bisa langsung mengalikannya dengan empat, lalu menjadi di atas 3 persen. Intinya seperti itu, kita sangat aware mengenai risiko-risiko itu,” kata Juda dalam acara Kick Off Pinisi di Kantor Pusat Bank Indonesia, Senin (27/4).
Sebagai langkah konkret, Kemenkeu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara mingguan. Pengawasan difokuskan pada dua sisi utama, yakni optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja.
Di sisi penerimaan, pemerintah mencermati perkembangan setoran pajak serta tren restitusi. Sementara dari sisi belanja, Kemenkeu menyisir pos-pos pengeluaran yang masih fleksibel untuk dikendalikan.
“Tentu saja kita lihat setiap minggu, dievaluasi pajaknya seperti apa, restitusinya seperti apa. Kemudian belanja-belanja yang kemarin kita kendalikan, dievaluasi berjalan sesuai dengan rencana atau tidak,” ungkapnya.
Melalui pengawasan berlapis tersebut, otoritas fiskal optimistis postur APBN 2026 tetap terjaga. Pemerintah pun yakin defisit hingga akhir tahun akan tetap berada dalam koridor yang ditetapkan undang-undang, yakni tidak melebihi 3 persen terhadap PDB.
Belanja Negara Tembus Rp 815 T di Kuartal I 2026Di samping itu, Juda mengatakan belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy.
“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lalu di mana belanja hanya 17,1 persen dari target APBn dan growth-nya hanya 1,4 persen,” tutur Juda.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN, menurun 1,1 persen yoy.
Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen yoy, setara dengan 18,2 persen dari target APBN.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp 462,7 triliun 17,2 persen dari target APBN atau tumbuh sebesar 14,3 persen yoy. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN atau turun 3 persen yoy.
