Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mencatat potensi surplus pupuk sekitar 1,5 juta ton yang dapat diekspor, namun kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.
Ia mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada distribusi pupuk global, mengingat sebagian besar jalur perdagangan pupuk dunia melewati kawasan tersebut. Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki ketahanan pupuk yang cukup kuat.
“Saya mau kasih kejelasan atau ketegasan kepada petani kita, enggak perlu panik, enggak perlu ribut, enggak perlu bingung, pupuk tersedia,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (27/4).
Ia menjelaskan kapasitas produksi pupuk nasional saat ini mencapai sekitar 14,5 juta ton. Dari jumlah itu, setelah memperhitungkan kebutuhan domestik, terdapat kelebihan pasokan sekitar 1,5 juta ton yang berpotensi diekspor ke negara lain yang membutuhkan.
“Hitungan di atas kertasnya 1,5 juta ton bisa diekspor, tapi dalam negeri jadi prioritas utama,” kata dia.
Menurut Sudaryono, pemerintah telah menerima minat dari sejumlah negara untuk membeli pupuk dari Indonesia. Hingga kini, dua negara yang telah melakukan komunikasi langsung adalah India dan Australia. Selain itu, terdapat pembicaraan dengan negara lain melalui skema business to business (B2B).
“Nanti sebagian kita kirim ke negara-negara yang memang membutuhkan, dikarenakan situasi perang, mereka suplai pupuk yang tadinya dari tempat lain, itu kemudian dipenuhi dari tempat kita,” ujarnya.
Meski membuka peluang ekspor, Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan kebutuhan petani di dalam negeri. Jika stok dalam negeri belum aman, ekspor tidak akan dilakukan.
“Secara pasti saya yakinkan bahwa pupuk kita cukup untuk dalam negeri, ada ekses pun itu kita prioritaskan dalam negeri dulu, baru sisanya kita kirim ke luar negeri,” kata dia.
Ia menambahkan harga pupuk urea di pasar global saat ini terus meningkat dan berada di kisaran US$850 per ton. Kondisi tersebut membuka peluang tambahan devisa dari ekspor pupuk nasional.
Namun demikian, pemerintah tetap berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan nasional didahulukan sebelum melayani permintaan dari negara tetangga.
“Kalau ada ekses, maka negara-negara sahabat yang penting bagi Indonesia harus kita layani semua,” kata Sudaryono.
