jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan kewenangan dalam otonomi daerah harus diiringi kemampuan dan integritas agar tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya dalam momentum peringatan 30 tahun otonomi daerah, di Kantor Kemendagri pada Senin (27/4).
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Minta DPRD Berperan Aktif Kawal Transformasi Birokrasi di Daerah
Menurut dia, kewenangan merupakan “roh” dari otonomi daerah yang membedakannya dari sistem pemerintahan sebelumnya.
Namun, Bima mengingatkan bahwa otonomi daerah bukanlah konsep yang statis, melainkan proses berkelanjutan yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kepri
“Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan. Kewenangan tanpa integritas hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan dan operasi tangkap tangan,” ujar Bima.
Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Dorong Efisiensi dan Reformasi BUMD Secara Menyeluruh
“Tanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang berintegritas. Tanggung jawab untuk terus menghadirkan layanan publik yang pada tingkat dasar yang bisa dirasakan oleh warga,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong akselerasi, sinkronisasi, serta kolaborasi lintas pemerintahan.
Selain itu, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah juga dinilai krusial.
Eks Wali Kota Bogor itu bilang bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga seluruh jajaran hingga tingkat desa.
“Otonomi daerah bukan hanya memerlukan bupati, wali kota, gubernur yang hebat saja, tetapi juga pimpinan OPD, eselon-eselon di bawahnya, para kepala bagian, para kepala seksi, camat, lurah, kades yang juga mumpuni,” tutur Bima.
Dalam evaluasi 30 tahun otonomi daerah, Bima Arya mengungkapkan tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal serta kemandirian ekonomi daerah.
“Di balik retorika, ada angka-angka yang menunjukkan kinerja, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bima Arya Datang Jenguk Korban Longsor Cisarua KBB, Ada Instruksi PresidenÂ
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
