JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup untuk menggantikan Hanif Faisol.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga melantik Hanif Faisol sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian bunyi sumpah jabatan tersebut dibaca oleh Prabowo dan diikuti oleh pejabat yang dilantik, Senin, 27 April 2026.
Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat telah tiba di Istana Kepresidenan jelang reshuffle atau perombakan kabinet.
BACA JUGA:Kabar Buat Anak Jaksel, Wajah Pasar Santa Segera Direvitalisasi seperti Blok M
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti jabatan yang akan diembannya.
“Undangannya suruh datang jam dua, katanya ada gladi resik. Ya kita datang,” ujar Jumhur kepada wartawan, Senin, 27 April 2026.
Saat ditanya terkait posisi yang akan dilantik, Jumhur memilih irit bicara. Ia menegaskan tidak ingin mendahului keputusan resmi dari Presiden.
“Ya nanti saja lah kalau itu ya, enggak boleh mendahului. Kan bisa berubah juga,” katanya.
BACA JUGA:Resmi! Dudung Abdurrahman Jadi Kepala Staf Presiden, Kepala Bakom Dijabat Qodari
Meski belum ada kepastian, nama Jumhur santer dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menanggapi hal itu, ia mengaku siap jika diberikan amanah.
“Menteri LHK banyak tugas dan harus kita tuntaskan dengan kerja keras,” ucapnya.
Ia juga mengisyaratkan sejumlah isu yang menjadi perhatian, salah satunya persoalan sampah serta komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional di bidang lingkungan.
“Yang paling di depan mata ya soal sampah. Terus kita harus keep up juga dengan isu-isu atau kesepakatan internasional secara bertahap harus kita penuhi,” jelasnya.
