Jakarta (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bukan hanya untuk menyediakan hunian layak tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga.
"Selain masyarakat diberikan akses kemudahan baik secara transportasi atau dari lokasi ke wilayah kerjanya, kami juga memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat," kata Kepala Sub Bagian Keuangan, Unit Pengelola Rumah Susun V, Dinas PRKP DKI Jakarta, Poppy Oktaviandry dalam siniar terkait rusunawa di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI memfasilitasi masyarakat untuk ikut dalam program Jakarta Enterpreneur (Jakpreneur) apabila mereka memiliki keinginan untuk berjualan atau kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mendaftar di Jakpreneur.
Pemprov DKI juga menyediakan pelatihan di rusunawa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dalam mengelola usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah.
Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mencatat, terdapat sebanyak 20.257 usaha baru bergabung dalam Jakpreneur sepanjang tahun 2025.
Baca juga: Dinas PRKP DKI bangun rumah susun melalui program KTV
Penambahan ini membuat total keanggotaan UMKM dalam naungan Jakpreneur meningkat 5,16 persen, dari 392.207 peserta pada 2024 menjadi 412.464 peserta pada akhir 2025.
Poppy mengatakan, dari sisi sosial, Pemprov DKI menyediakan prasarana dan sarana bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Adapun rumah susun atau hunian vertikal menjadi salah satu solusi menangani backlog perumahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, backlog kepemilikan rumah di ibu kota mencapai 40,59 persen pada awal tahun 2026.
Backlog perumahan itu merupakan kesenjangan dari ketersediaan bangunan yang telah dibangun dengan jumlah unit yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Dengan membangun rumah susun atau hunian vertikal, kami diharapkan dapat menyediakan prasarana dan sarana yang terintegrasi. Tidak hanya dari sisi hunian tetapi juga dari sisi pemberdayaan masyarakat, aksesibilitas," jelas Poppy.
Pada tahun 2025, tercatat lebih dari 35 ribu unit rusunawa sudah disediakan Pemprov DKI, dan diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitasnya.
Baca juga: Ribuan bibit pohon mangrove ditanam di kawasan Rusunawa Marunda
Baca juga: Legislator minta DKI pasang teralis di semua rusun demi keamanan
"Selain masyarakat diberikan akses kemudahan baik secara transportasi atau dari lokasi ke wilayah kerjanya, kami juga memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat," kata Kepala Sub Bagian Keuangan, Unit Pengelola Rumah Susun V, Dinas PRKP DKI Jakarta, Poppy Oktaviandry dalam siniar terkait rusunawa di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI memfasilitasi masyarakat untuk ikut dalam program Jakarta Enterpreneur (Jakpreneur) apabila mereka memiliki keinginan untuk berjualan atau kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mendaftar di Jakpreneur.
Pemprov DKI juga menyediakan pelatihan di rusunawa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dalam mengelola usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah.
Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mencatat, terdapat sebanyak 20.257 usaha baru bergabung dalam Jakpreneur sepanjang tahun 2025.
Baca juga: Dinas PRKP DKI bangun rumah susun melalui program KTV
Penambahan ini membuat total keanggotaan UMKM dalam naungan Jakpreneur meningkat 5,16 persen, dari 392.207 peserta pada 2024 menjadi 412.464 peserta pada akhir 2025.
Poppy mengatakan, dari sisi sosial, Pemprov DKI menyediakan prasarana dan sarana bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Adapun rumah susun atau hunian vertikal menjadi salah satu solusi menangani backlog perumahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, backlog kepemilikan rumah di ibu kota mencapai 40,59 persen pada awal tahun 2026.
Backlog perumahan itu merupakan kesenjangan dari ketersediaan bangunan yang telah dibangun dengan jumlah unit yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Dengan membangun rumah susun atau hunian vertikal, kami diharapkan dapat menyediakan prasarana dan sarana yang terintegrasi. Tidak hanya dari sisi hunian tetapi juga dari sisi pemberdayaan masyarakat, aksesibilitas," jelas Poppy.
Pada tahun 2025, tercatat lebih dari 35 ribu unit rusunawa sudah disediakan Pemprov DKI, dan diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitasnya.
Baca juga: Ribuan bibit pohon mangrove ditanam di kawasan Rusunawa Marunda
Baca juga: Legislator minta DKI pasang teralis di semua rusun demi keamanan
