Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyisakan ‘pekerjaan rumah’ yang begitu banyak. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti setidaknya dua hal yang harus dibereskan Menteri Lingkungan Hidup yang baru Jumhur Hidayat di masa jabatannya: mengoreksi kebijakan lingkungan di UU Cipta Kerja hingga mengawal RUU Keadilan Iklim.
Jumhur resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada hari ini, Senin (27/4), menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian menjelaskan, keberadaan UU Cipta Kerja telah melemahkan kebijakan lingkungan. Misalnya, menempatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup alias Amdal sebagai prasyarat pelengkap, bukan prasyarat utama dalam kegiatan ekonomi.
“Memang ini tidak berdiri sendiri dimensinya, karena pelemahan instrumen lingkungan itu dilegitimasi UU Cipta Kerja, tapi harusnya menteri ini punya keberanian dan keberpihakan,” kata Uli kepada Katadata, Senin (27/4).
Menurut Uli, sebagai eksekutif, Menteri Lingkungan Hidup dapat mengeluarkan inisiatif revisi undang-undang untuk memperkuat instrumen perizinan lingkungan. “Tantangannya, berani enggak kementerian ini mengusulkan revisi terhadap klaster lingkungan di UU Cipta Kerja?” ujar Uli.
Penguatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan menambah instrumen atau mengembalikan proses perizinan lingkungan kembali ke ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Saat ini, Walhi pun tengah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi constitutional review atau pengujian konstitusional untuk mengembalikan pasal-pasal mengenai perizinan lingkungan di UU PPLH.
Mengingat urusan perizinan lingkungan ini berkaitan dengan beberapa kementerian teknis, Uli berharap menteri baru dapat menjadi ‘wali’ lingkungan yang mampu membawa isu lingkungan sebagai isu krusial dan menjadikannya prinsip di setiap model pembangunan di Indonesia.
Jumhur Diminta Kawal Substansi RUU Keadilan IklimWalhi berharap, Jumhur bisa mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim atau yang diusulkan Walhi dinamai Undang-Undang Keadilan Iklim. Dan, memastikan bahwa UU tersebut tidak memuat perubahan lebih lanjut terhadap UU PPLH sebagaimana diusulkan DPR.
Uli menilai, UU PPLH tidak memiliki urgensi untuk diubah lebih lanjut, selain memang karena telah dilemahkan UU Cipta Kerja. “Pimpin saja agar DPR dan pemerintah fokus menerbitkan UU Keadilan Iklim dengan substansi yang baik dan benar,” ujarnya.
Menurut dia, krisis iklim terjadi karena regulator tidak merancang aturan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi, melainkan hanya 'tempelan' semata. Harapannya, Menteri LH yang baru dapat menempatkan isu lingkungan hidup sebagai prioritas.
Dorongan Transparansi Penegakan Hukum LingkunganWalhi berharap Jumhur juga bisa memperbaiki penegakan hukum lingkungan ke depan. Uli pun menyoroti bagaimana KLH menangani pertanggungjawaban atas bencana besar banjir dan longsor Sumatra.
“Memang menggugat beberapa perusahaan, tetapi tidak jelas itu prinsip pemulihan lingkungannya seperti apa,” ucap Uli. Ditambah lagi, denda lingkungan masuk ke kas negara. Artinya, perolehan denda tidak diplot secara khusus untuk pemulihan lingkungan Sumatra.
Di luar itu, dia mendorong transparasnsi dalam kegiatan evaluasi dan penegakan hukum lingkungan ke depan. Walhi yang sudah berkali-kali melaporkan kasus lingkungan hidup ke KLH mengaku sangat jarang memeroleh perkembangan atas laporannya.
“Memperbaiki tata kelola lingkungan tidak mungkin bisa berjalan jika transparansi dan partisipasinya tidak dibuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Uli.
