JAKARTA, KOMPAS – Untuk kelima kalinya sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. Tak hanya menghadirkan tokoh baru, Presiden juga memindahkan sejumlah menteri ke posisi baru serta menarik kembali sosok yang pernah diberhentikan dari kabinet. Langkah tersebut menunjukkan pembentukan format kabinet belum sepenuhnya matang. Padahal, Indonesia kini tengah menghadapi tantangan domestik dan global sehingga membutuhkan kerja pemerintahan yang solid dan cepat.
Perombakan Kabinet Merah Putih jilid V dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026). Di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, Presiden melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Jumhur adalah aktivis buruh yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, lawan politik Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024.
Adapun Hanif Faisol, pada waktu dan tempat yang sama, dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu didaulat untuk mendampingi ketua umum partainya, Zulkifli Hasan, yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Pangan.
Selain itu, Presiden juga melantik Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Dudung Abdurrachman, menjadi Kepala Staf Kepresidenan, jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Muhammad Qodari. Posisi Qodari digeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang sebelumnya diisi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo. Kendati tidak lagi memimpin Bakom, Angga tetap menduduki kursi Wamen Komdigi.
Tak hanya menggeser peran antaranggota kabinet, Presiden juga merekrut kembali dua tokoh yang pernah dicopot dari Kabinet Merah Putih. Salah satunya Abdul Kadir Karding, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Ada pula Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang diubah menjadi Bakom, diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Dari lima jabatan yang diemban lima orang tersebut, dua diantaranya baru dibentuk. Jabatan baru yang dimaksud adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Dari beberapa badan/lembaga yang sudah ada sebelumnya, KSP dan Bakom merupakan lembaga yang paling sering diganti pimpinannya. Selama 18 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung, kedua lembaga itu sudah tiga kali berganti pimpinan. Kantor Staf Presiden (KSP), semula dipimpin AM Putranto, lalu diganti Qodari sebelum berganti ke Dudung. Sementara Bakom, dipimpin Hasan ketika masih berbentuk PCO, kemudian berganti ke Angga sebelum dilanjutkan oleh Qodari sebagai Kepala Bakom.
Seusai dilantik, Dudung mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan tugas dari Presiden untuk menyukseskan program prioritas nasional agar bisa terlaksana secara cepat hingga tuntas. KSP juga akan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
“Saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah birokrasi,” ujar mantan Kepala Staf TNI AD tersebut.
Menurut Qodari, banyaknya program prioritas juga menjadi tantangan tersendiri di bidang komunikasi. Sebab, program-program itu tidak hanya banyak dari segi jumlah, tetapi juga menghadirkan paradigma baru yang harus dikomunikasikan secara tepat kepada publik. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan dan strategi komunikasi yang baru terutama untuk merespons dinamika media sosial.
Sama halnya dengan Qodari, Hasan juga menekankan, ke depan ia bertugas untuk memperkuat lini komunikasi pemerintah. Dengan begitu, diharapkan pesan yang ingin disampaikan pemerintah bisa sampai kepada masyarakat. “Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah,” katanya.
Perombakan kabinet kali ini menunjukkan bahwa Presiden masih mencari bentuk kabinet yang sesuai
Sementara itu, Jumhur mendapatkan tugas salah satunya menuntaskan persoalan sampah dan secara bertahap menggunakan standar internasional untuk menanganinya. Adapun Karding, diminta Presiden untuk memperketat pengawasan tumbuhan dan hewan yang masuk ke Indonesia tanpa mengganggu proses ekspor dan impor.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Departeman Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, perombakan kabinet kali ini menunjukkan bahwa Presiden masih mencari bentuk kabinet yang sesuai. Sebab, perombakan dilakukan tidak hanya dengan mengganti tokoh lama dengan sosok baru, tetapi juga merekrut kembali orang-orang yang sebelumnya dicopot dari kabinet. Padahal, setelah hampir dua tahun menjabat, format kabinet semestinya sudah berbentuk dan solid.
Jika dilihat dari sosok yang muncul dan digeser, menurut Arya, terlihat bahwa akomodasi politik yang diberikan presiden belum selesai. Beberapa nama pendukung, bahkan yang pernah menjadi lawan politik Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, kembali diakomodasi.
Hal itu juga terlihat dari KSP dan Bakom yang dalam 1,5 tahun terakhir menjadi institusi yang paling sering dirombak pimpinannya. Padahal, kedua lembaga itu menempati posisi strategis dan semestinya menjadi tangan pertama dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden.
Ia melanjutkan, eksperimen Presiden melalui reshuffle kabinet sah-sah saja. Akan tetapi, di tengah tantangan domestik dan global yang kian berat, bukan waktunya lagi untuk mencoba-coba. Presiden harus yakin dalam memilih tokoh yang mampu bekerja keras serta memiliki kompetensi dan integritas.
Terlebih, saat ini jumlah kabinet sudah sangat gemuk. Kabinet Merah Putih terdiri dari kurang lebih 150 orang menteri/wakil menteri dan kepala badan/lembaga, sebuah eksperimentasi yang belum pernah ada sejak Reformasi 1998. Dengan komposisi itu, semestinya pemerintah sudah bisa berlari kencang memenuhi target menjadi negara maju.
“Penentuan kabinet idealnya bukan perkara membagi alokasi kursi kepada partai pendukung dan tim sukses. Namun, memilih orang yang tepat untuk membantu presiden mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” kata Arya.
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele, melihat bahwa kecenderungan perombakan kabinet kali ini tidak bertujuan untuk mempercepat pembangunan. Lebih dari itu, reshuffle ini justru berisiko dalam pengelolaan persepsi publik. Sebab, sosok-sosok yang ditempatkan di kabinet identik dengan kalangan terdekat presiden, baik dari kelompok militer maupun pendukung politik, bukan kalangan profesional.
“Risikonya terkait pengelolaan persepsi publik yang justru bisa gagal. Percepatan pembangunan belum tentu didapatkan, kemudian persepsi publiknya malah makin buruk, bahwa ini adalah militerisasi posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh teman-teman dari kalangan sipil,” kata Gabriel.
