KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau program perumahan rakyat di Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Tito didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka meninjau kondisi bangunan sekaligus berdialog dengan penghuni dan pengembang perumahan.
Pada kesempatan itu, Tito mendorong Wali Kota Sorong Septinus Lobat untuk mendukung program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengimplementasikan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat Kota Sorong belum menerapkan kebijakan tersebut.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan pembebasan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, termasuk aspek teknis pelaksanaannya.
Baca juga: Pemkot Jakbar Sebut PBG Krematorium Kalideres Sah Meski Belum Ada Izin Lingkungan
“Jangan sampai ngomong depan publik bahwa ini digratiskan PBG, BPHTB. (Pembebasan) Yang gratis hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Usai meninjau kawasan perumahan, Tito bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Malawei, Kota Sorong. Di lokasi tersebut, mereka kembali mengecek kondisi hunian sekaligus berdialog dengan warga.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat, khususnya di wilayah Papua, memperoleh akses terhadap hunian yang layak.
Kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Baca juga: Kementerian PKP Bakal Bangun Rusun di Denpasar, 60 Unit untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Vernando Wanggai, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
