Magelang (ANTARA) - Kota Magelang meraih peringkat pertama kinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori kota dengan skor 99,00 berdasarkan hasil SPM Award 2024.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, di Magelang, Senin, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Semarang.
Baca juga: Kota Semarang raih dua penghargaan di Hari Otonomi Daerah
"Terima kasih kepada seluruh ASN, OPD, dan masyarakat yang terus mendukung dan mengawal pemerintah yang baik dan mengayomi," katanya.
Ia mengatakan, capaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan program yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
"Sebanyak 19 program unggulan kami berorientasi pada pelayanan publik secara langsung, berbasis aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Public service for public trust (pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat)," katanya.
Ia menuturkan, partisipasi masyarakat menjadi kunci melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga tingkat RT.
Penghargaan ini menjadi yang pertama diraih Kota Magelang di tingkat provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, di tingkat nasional, Kota Magelang pernah meraih peringkat kedua kategori kota dalam pelaporan tahun 2021 dan peringkat ke-10 pada 2022.
Menurut dia, keberhasilan tersebut didukung berbagai upaya, antara lain koordinasi rutin untuk memperkuat komitmen dan pemahaman standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap indikator yang belum tercapai beserta kendalanya.
Baca juga: Hari Otda, Pemkot Jaktim soroti sinergi pusat dan daerah
Ke depan, Pemerintah Kota Magelang menargetkan konsistensi dalam menjaga kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan akuntabel.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, menjelaskan perencanaan pembangunan dan anggaran harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, melalui pendekatan top-down dan bottom-up seperti musrenbang.
"Daerah perlu membangun kemandirian fiskal dengan mengembangkan potensi wilayah tanpa ego sektoral, serta memperkuat kerja sama antardaerah," katanya,
Ia mengatakan, provinsi berperan sebagai koordinator untuk memastikan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi kesenjangan antarwilayah seperti Pantai Selatan dan Pantai Utara.
"Pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada administrasi, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ASN dan birokrasi sejatinya adalah melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Hari Otonomi Daerah perkuat komitmen pemerintah kepada masyarakat
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, di Magelang, Senin, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Semarang.
Baca juga: Kota Semarang raih dua penghargaan di Hari Otonomi Daerah
"Terima kasih kepada seluruh ASN, OPD, dan masyarakat yang terus mendukung dan mengawal pemerintah yang baik dan mengayomi," katanya.
Ia mengatakan, capaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan program yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
"Sebanyak 19 program unggulan kami berorientasi pada pelayanan publik secara langsung, berbasis aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Public service for public trust (pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat)," katanya.
Ia menuturkan, partisipasi masyarakat menjadi kunci melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga tingkat RT.
Penghargaan ini menjadi yang pertama diraih Kota Magelang di tingkat provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, di tingkat nasional, Kota Magelang pernah meraih peringkat kedua kategori kota dalam pelaporan tahun 2021 dan peringkat ke-10 pada 2022.
Menurut dia, keberhasilan tersebut didukung berbagai upaya, antara lain koordinasi rutin untuk memperkuat komitmen dan pemahaman standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap indikator yang belum tercapai beserta kendalanya.
Baca juga: Hari Otda, Pemkot Jaktim soroti sinergi pusat dan daerah
Ke depan, Pemerintah Kota Magelang menargetkan konsistensi dalam menjaga kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan akuntabel.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, menjelaskan perencanaan pembangunan dan anggaran harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, melalui pendekatan top-down dan bottom-up seperti musrenbang.
"Daerah perlu membangun kemandirian fiskal dengan mengembangkan potensi wilayah tanpa ego sektoral, serta memperkuat kerja sama antardaerah," katanya,
Ia mengatakan, provinsi berperan sebagai koordinator untuk memastikan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi kesenjangan antarwilayah seperti Pantai Selatan dan Pantai Utara.
"Pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada administrasi, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ASN dan birokrasi sejatinya adalah melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Hari Otonomi Daerah perkuat komitmen pemerintah kepada masyarakat
