Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menyebut program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan sektor pangan menjadi faktor utama di balik penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, dalam konferensi pers usai Rapat Tingkat Menteri terkait evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Menurutnya, program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terbukti memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.
"Yang paling berdampak tentu program Makan Bergizi Gratis, kemudian kedaulatan pangan," ujar Muhaimin kepada wartawan termasuk tvrinews.com dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Kemudian ia menjelaskan, intervensi di sektor pangan seperti ketersediaan pupuk telah mendorong produktivitas petani. Hal ini berdampak pada meningkatnya nilai tukar petani (NTP), yang berujung pada perbaikan pendapatan masyarakat.
Tak hanya petani, sektor kelautan juga menunjukkan tren positif. Nelayan dinilai ikut merasakan dampak dari kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor riil.
"Program-program yang langsung konkret bisa dirasakan akibat skala prioritas yang tepat," ucapnya.
Pemerintah pun optimistis bahwa penguatan ketahanan pangan dan energi ke depan akan semakin memperkuat sektor industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 1,28 persen menjadi 0,78 persen. Jumlah penduduk miskin ekstrem juga turun dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta orang.
Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun ini melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi program, serta fokus intervensi yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan agar berdampak langsung bagi masyarakat, baik melalui perlindungan sosial maupun penciptaan peluang kerja.
Muhaimin menegaskan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem sebelum memperluas intervensi ke kelompok rentan miskin.
"Yang paling pokok kita tuntaskan dulu yang miskin ekstrem," tegasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
