Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan pusat keuangan internasional atau international financial center di Bali.
Proyek ini digadang menjadi pintu masuk pengembangan layanan family office di Indonesia, seiring perubahan dinamika geopolitik global yang dinilai membuka peluang baru bagi arus modal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Bali dinilai memiliki daya tarik untuk menjadi lokasi pengembangan pusat keuangan tersebut.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan kerangka regulasi agar mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku industri, termasuk skema pendirian financial center maupun family office.
“Tentu kita lihat ada kesempatan untuk financial center untuk kita mempersiapkan dengan adanya perubahan geopolitik maka Bali menjadi menarik,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Senin (27/4).
Ia menegaskan, konsep pusat keuangan internasional yang tengah disiapkan tidak akan sepenuhnya dikelola pemerintah. Model pengelolaan akan melibatkan pihak non-pemerintah, sebagaimana praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu mengembangkan financial hub.
Meski demikian, Airlangga membuka peluang bagi entitas dalam negeri untuk turut ambil peran, termasuk Danantara. Kehadiran lembaga tersebut dinilai bisa menjadi salah satu opsi dalam pengelolaan family office di Indonesia.
“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh dalam tanda petik non pemerintah. Tapi kalau Danantara mengelola boleh juga,” katanya.
Rencana pembentukan pusat keuangan internasional di Bali sendiri sebelumnya telah disepakati bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.
Pemerintah melihat inisiatif ini sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik dana global, khususnya dari individu memiliki aset besar yang mencari lokasi pengelolaan kekayaan yang stabil dan kompetitif.
Jika terealisasi, skema family office di Bali berpotensi menjadi sumber aliran investasi baru sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memastikan regulasi, insentif, hingga kepastian hukum mampu bersaing dengan negara lain yang lebih dulu menjadi tujuan utama family office di kawasan.
