KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengebut pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data Satgas PRR per 27 April 2026, sebanyak 658 lokasi terdampak yang tertimbun lumpur telah berhasil dibersihkan.
Rinciannya, di Aceh, sebanyak 607 dari 634 lokasi sasaran telah dibersihkan. Di Sumut, 22 dari 23 lokasi telah rampung, sementara di Sumbar seluruh 29 lokasi sasaran telah selesai dibersihkan.
Capaian tersebut menunjukkan progres signifikan dibandingkan data per 6 April 2026 yang mencatat 527 lokasi telah terbebas dari lumpur.
Baca juga: Pembersihan Lumpur di Sawah Aceh Utara Mulai Dikerjakan, Tahap Pertama Hanya 1.093 Hektare
Percepatan pembersihan lumpur ini merupakan hasil upaya kolaboratif Satgas PRR yang melibatkan personel lintas kementerian/lembaga, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta skema cash for work atau padat karya tunai yang melibatkan warga setempat dengan pemberian upah harian maupun bulanan.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembersihan lumpur tetap menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana di Sumatera.
Proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pembukaan akses jalan nasional yang telah rampung 100 persen dan dapat dilalui secara fungsional sejak 25 Januari 2026.
Tahap kedua menyasar pembersihan lumpur di fasilitas vital, seperti sekolah, kawasan perkantoran, serta fasilitas umum, termasuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), masjid, dan lainnya.
Baca juga: Kasatgas Tito Tinjau Pembersihan Lumpur di Permukiman Aceh Tamiang oleh Praja IPDN
Tito mengatakan bahwa pembersihan lumpur merupakan bagian krusial untuk memulihkan wilayah terdampak agar kembali normal.
Ia menyebut, Satgas PRR telah berhasil memulihkan berbagai fasilitas pemerintahan dan layanan publik yang sebelumnya lumpuh akibat tertimbun lumpur, khususnya di wilayah dengan dampak berat seperti Aceh Tamiang.
“Persoalan di (Aceh) Tamiang itu berat sekali. Sekolah masih di tenda, kemudian ada beberapa puluh kantor desa yang hancur. Banyak sekali persoalan lumpur yang belum selesai,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).
Baca juga: Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan
Meski demikian, ia memastikan bahwa seluruh kantor desa di wilayah terdampak telah dibersihkan oleh praja IPDN bersama personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang kini memasuki gelombang ketiga.
Sebelumnya, sebanyak 1.200 personel diterjunkan pada gelombang pertama, disusul 800 personel pada gelombang kedua.
Saat ini, 800 personel kembali dikerahkan untuk melanjutkan pembersihan lumpur selama satu bulan ke depan.
Selain itu, kata Tito, Satgas PRR juga menurunkan alat berat yang disewa melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempercepat proses pembersihan di lapangan.
Baca juga: Kemendagri Akan Cek dan Evaluasi Kepala Daerah yang Tak Terapkan WFH
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
