Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, meski saat ini masih tersisa 2,2 juta penduduk dalam kategori tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mengatakan angka kemiskinan ekstrem telah turun signifikan dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.
Penurunan tersebut setara dengan sekitar 1,36 juta penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas,” ujarnya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Meski mencatat kemajuan, pemerintah kini dihadapkan pada target yang lebih agresif untuk menuntaskan sisa kemiskinan ekstrem dalam waktu singkat.
Muhaimin menegaskan pemerintah akan melakukan penyelarasan ulang program lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penanggulangan.
Baca Juga
- Cak Imin: 1,36 Juta Warga RI Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
- Janji Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Kemiskinan Belum Ditepati
- OPINI: Buku Saku 0% dan Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan
Langkah tersebut mencakup sinkronisasi program, penajaman lokasi intervensi, serta pemilihan program yang dinilai paling efektif.
Selain itu, perubahan arah kebijakan anggaran menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong percepatan. Pemerintah mengarahkan belanja negara agar lebih berdampak langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk bantuan, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan pendapatan.
Total anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp503,2 triliun dari APBN dan diperkuat Rp129 triliun dari APBD.
Dari sisi perlindungan sosial, bantuan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6% dari target, dengan lebih dari separuh menerima lebih dari satu program intervensi.
Di sektor ekonomi, sekitar dua juta debitur baru UMKM telah memperoleh akses pembiayaan, sementara lebih dari dua juta orang terlibat dalam program padat karya.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis juga telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, sementara sektor pendidikan menyentuh 61,9 juta penduduk.
Pemerintah juga mencatat perbaikan indikator pendukung, seperti Nilai Tukar Petani yang mencapai 125,35 pada 2025 serta perluasan layanan dasar di berbagai daerah.
Meski demikian, target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dinilai menuntut konsistensi dan efektivitas implementasi di lapangan.
“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal 5% pada 2029,” tegasnya.
