JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah terus melengkapi berbagai persiapan untuk mendorong penerapan kebijakan bebas pajak bagi kendaraan listrik.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi kemandirian energi nasional, sekaligus mendukung program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah.
Bima menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan transisi energi.
Pemerintah pusat, kata dia, mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah agar implementasi kendaraan listrik dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah.
Baca Juga: Aliran Listrik Lintas Cibitung-Bekasi Timur Dinonaktifkan Sementara Imbas Tabrakan Kereta Api
Menurutnya, tren konversi menuju kendaraan listrik saat ini sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun, peran kepala daerah dinilai masih perlu diperkuat agar adopsi kendaraan listrik dapat meningkat lebih signifikan.
"Kita lihat konversi menuju mobil listrik sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau bisa didorong lagi oleh kepala daerah, maka akan terakselerasi lagi, harus lebih cepat," ujar Bima dilaporkan reporter Kompas TV, Zevanya.
Ia juga menambahkan dalam beberapa tahun ke depan, kendaraan listrik diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai regulasi teknis sebagai turunan kebijakan, termasuk skema insentif seperti pembebasan pajak.
Meski demikian, mekanisme dan target penerapan kebijakan kendaraan listrik bebas pajak masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Dalam Negeri.
Penulis : Dian Nita Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- mobil listrik
- kendaraan listrik
- bebas pajak
- bima arya
- wamendagri
