PELANTIKAN sejumlah pejabat negara oleh Prabowo Subianto pada 27 April 2026, semestinya dibaca sebagai momentum koreksi.
Dalam sistem presidensial, reshuffle bukan sekadar pergantian personal, tetapi sinyal politik bahwa negara mendengar keresahan publik, membaca risiko, dan merespons dengan pembaruan.
Namun, yang tampak kali ini justru sebaliknya. Bukan koreksi strategis yang terjadi, melainkan rotasi administratif. Bukan perubahan arah, melainkan reposisi figur-figur lama dalam orbit kekuasaan.
Nama-nama yang dilantik tidak merepresentasikan datangnya energi baru. Ada reposisi fungsi, tetapi belum terlihat perubahan paradigma.
Inilah yang membuat reshuffle keenam sejak Oktober 2024, lebih menyerupai manajemen stabilitas ketimbang keputusan politik yang lahir dari urgensi krisis.
Dalam politik, simbol memang penting. Namun, simbol tanpa substansi hanya melahirkan kesan. Dan kesan, tanpa perubahan nyata, cepat atau lambat akan berhadapan dengan realitas sosial yang lebih keras.
Publik pun wajar bertanya, apakah reshuffle ini untuk memperbaiki pemerintahan atau sekadar menyesuaikan komposisi internal koalisi?
Pertanyaan itu muncul karena di tengah tekanan ekonomi rumah tangga, gejolak harga pangan, kontroversi program prioritas, dan melemahnya kepercayaan terhadap komunikasi pemerintah, yang ditunggu publik adalah langkah berani, bukan sekadar perpindahan kursi.
Pola yang terlihat cukup jelas dalam reshuffle kali ini, di mana perubahan paling intens justru terjadi di sektor komunikasi dan staf kepresidenan. Ini menunjukkan kegelisahan Istana terhadap cara pemerintah berbicara kepada publik.
Baca juga: Prodi Dihapus, Kampus Dipaksa Tunduk pada Industri
Namun, problem utama bukan semata komunikasi, melainkan kebijakan yang belum cukup meyakinkan.
Dalam kerangka policy signaling, reshuffle seharusnya menjadi pesan koreksi. Namun, yang tampak lebih dekat dengan logika coalition maintenance, yaitu menjaga keseimbangan internal, merawat loyalitas, dan meminimalkan guncangan politik.
Pilihan ini bisa dipahami dalam koalisi besar, tetapi kehati-hatian berlebihan sering berubah menjadi konservatisme politik.
Di titik itu, reshuffle kehilangan daya transformatif. Ia menjadi ritual. Padahal, negara menghadapi problem yang tidak bisa diselesaikan lewat ritual.
Krisis NyataAmbil contoh polemik Program Makan Bergizi Gratis. Program yang dijual sebagai investasi generasi justru menuai kritik soal tata kelola, kualitas implementasi, dan pengadaan.
Ketika kebijakan beranggaran raksasa mulai dipersepsikan sebagai beban fiskal, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan narasi, melainkan koreksi desain.
