Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kembali angkat bicara di tengah gelombang kritik publik terkait renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar.
Rudy mengakui bahwa perencanaan paket renovasi memang telah disusun sebelum dirinya menjabat. Kendati demikian, dia menolak berlindung di balik alasan teknis tersebut.
"Sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah, dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).
Keputusan tersebut muncul setelah gelombang kritik memuncak di ruang publik.
Sebagaimana diketahui, Rudy siap menanggung secara pribadi sejumlah item kontroversial, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, yang dinilai jauh dari fungsi kedinasan.
Lebih jauh, Rudy menjanjikan seluruh item dalam paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.
Baca Juga
- Gubernur Kaltim: Ada 50 Titik Rusak di Tiga Ruas Jalan Nasional Kutai Timur
- Gubernur Kaltim Bakal Wajibkan Perusahaan Tambang Berkantor Lokal
- Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Mewah Senilai Rp8,5 Miliar Usai Dapat Banyak Kritikan
"Agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," ungkapnya.
Langkah lain yang tak kalah signifikan adalah peniadaan keterlibatan keluarga dalam peran struktural pemerintahan, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan berlaku mulai besok.
Rudy juga menyinggung pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan penafsiran keliru.
Dia menegaskan tidak ada maksud untuk membandingkan atau menyeret pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kaltim ini mengakui telah banyak merenung.
"Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi," katanya.
Adapun, dia memandang kritik keras dari masyarakat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang dicintai bersama.
"Ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian," pungkasnya.
