Prabowo Lantik Pejabat Baru, Konsolidasi Pemerintahan Berlanjut

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reposisi pejabat di lingkar kekuasaan.

Alih-alih melakukan perombakan besar, langkah yang ditempuh pada Senin (27/4/2026) justru mempertegas pola konsolidasi kekuasaan dengan memadukan kepentingan stabilitas politik dan kebutuhan percepatan eksekusi program strategis nasional.

Istana Negara kembali menjadi panggung penting perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden secara resmi melantik sejumlah pejabat strategis mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.

Nama-nama yang dilantik bukan sekadar pengisi jabatan administratif. Mereka diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi, mulai dari isu pangan, lingkungan, hingga komunikasi publik.

Di sektor lingkungan, Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penguatan juga dilakukan pada sektor komunikasi pemerintahan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, sementara Muhammad Qodari dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Di lingkar dalam kekuasaan, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diisi oleh Dudung Abdurachman, figur militer yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam struktur komando.

Pelantikan berlangsung khidmat. Presiden memandu langsung sumpah jabatan, sebuah ritual konstitusional yang menegaskan komitmen para pejabat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pengabdian kepada negara.

Komunikasi sebagai Medan Baru Kekuasaan

Salah satu fokus utama dalam perubahan kali ini adalah penguatan komunikasi pemerintah. Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari menjadi indikasi bahwa komunikasi kini menjadi arena strategis dalam pemerintahan.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Hasan.

Tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sederhana. Era digital telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Media sosial dengan algoritmanya kerap menjadi sumber utama arus informasi, bahkan sering kali lebih dominan dibandingkan media arus utama.

Dalam konteks tersebut, peran penasihat komunikasi tidak hanya menyusun pesan, tetapi juga memastikan pesan pemerintah tidak terdistorsi di ruang publik.

Sementara itu, Qodari menyoroti kompleksitas pekerjaan yang dihadapinya.

“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) InsyaAllah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan bahwa program pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang masif dan terkoordinasi.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya media sosial yang ikut membentuk arus informasi di masyarakat.

“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Qodari menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, serta insan media, agar komunikasi kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Siap Tuntaskan Program Prioritas

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai program prioritas presiden yang belum berjalan optimal.

“Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung usai pelantikan.

Menurutnya, Kantor Staf Presiden juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga,” ungkapnya.

Dudung menegaskan bahwa KSP juga bertugas mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan birokrasi.

“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” tandasnya.