Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program renovasi 21.000 rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di seluruh wilayah Papua akan mulai dilaksanakan pada Mei 2026.
Program Renovasi dan Dampak EkonomiProgram ini menyasar enam provinsi di Tanah Papua dengan cakupan 42 kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menyatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mohon dukungan semua kepala daerah. Program ini akan menggerakkan ekonomi, tenaga kerja, toko bangunan, semen, pasir, genteng dan lainnya,” ujarnya.
Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan menata tiga kawasan kumuh serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung pembiayaan masyarakat.
Kendala Kebijakan dan Temuan LapanganMaruarar menyoroti belum optimalnya kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah daerah.
“Katanya wali kota akan keluarkan kebijakan BPHTB dan PBG gratis mulai besok. Walaupun terlambat, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali,” katanya.
Dalam kunjungan kerja di Sorong, ia menemukan masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan selama puluhan tahun.
“Ada yang sudah 30 tahun belum pernah mendapat bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Presiden ingin negara hadir di tempat orang miskin, di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
Program ini akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
