Amman (ANTARA) - Yordania dan Kuwait pada Minggu (26/4) menyoroti pentingnya memajukan upaya diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menuju resolusi yang berkelanjutan, seraya menekankan perlunya menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam perundingan antara Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania Ayman Safadi dengan Menlu Kuwait Syekh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah di Amman, ungkap sebuah pernyataan bersama.
Kedua pejabat itu menegaskan bahwa setiap kemajuan yang dicapai pascaperjanjian gencatan senjata harus mengarah kepada penyelesaian berkelanjutan yang mampu mengatasi ketegangan yang telah berlangsung lama.
Kedua menteri tersebut menyerukan agar hukum internasional dipatuhi secara ketat, kedaulatan negara dihormati serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz dilindungi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).
Dalam pertemuan tersebut, Safadi menegaskan kembali kecaman Yordania terhadap serangan yang menargetkan kedaulatan negara-negara Arab dan menegaskan solidaritas penuh negara kerajaannya dengan Kuwait.
Di sisi lain, Menlu Kuwait menyatakan dukungan negaranya kepada Yordania dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal.
Yordania dan Kuwait juga sepakat untuk menggelar putaran baru konsultasi politik antara kementerian luar negeri kedua negara dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi bilateral.
Mengenai isu Palestina, kedua menteri menekankan urgensi dari stabilisasi situasi di Jalur Gaza dan kepastian penyaluran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.
Mereka juga menyerukan penghentian langkah-langkah yang melemahkan solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman dan upaya untuk mengubah status situs-situs suci di Yerusalem.
Terkait Lebanon, kedua pihak menekankan pentingnya memelihara gencatan senjata serta dukungan terhadap upaya Pemerintah Lebanon dalam menegakkan kedaulatan penuh dan memastikan kendali negara atas senjata.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk terus menjaga koordinasi yang erat guna mendorong perdamaian dan stabilitas regional.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam perundingan antara Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania Ayman Safadi dengan Menlu Kuwait Syekh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah di Amman, ungkap sebuah pernyataan bersama.
Kedua pejabat itu menegaskan bahwa setiap kemajuan yang dicapai pascaperjanjian gencatan senjata harus mengarah kepada penyelesaian berkelanjutan yang mampu mengatasi ketegangan yang telah berlangsung lama.
Kedua menteri tersebut menyerukan agar hukum internasional dipatuhi secara ketat, kedaulatan negara dihormati serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz dilindungi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).
Dalam pertemuan tersebut, Safadi menegaskan kembali kecaman Yordania terhadap serangan yang menargetkan kedaulatan negara-negara Arab dan menegaskan solidaritas penuh negara kerajaannya dengan Kuwait.
Di sisi lain, Menlu Kuwait menyatakan dukungan negaranya kepada Yordania dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal.
Yordania dan Kuwait juga sepakat untuk menggelar putaran baru konsultasi politik antara kementerian luar negeri kedua negara dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi bilateral.
Mengenai isu Palestina, kedua menteri menekankan urgensi dari stabilisasi situasi di Jalur Gaza dan kepastian penyaluran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.
Mereka juga menyerukan penghentian langkah-langkah yang melemahkan solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman dan upaya untuk mengubah status situs-situs suci di Yerusalem.
Terkait Lebanon, kedua pihak menekankan pentingnya memelihara gencatan senjata serta dukungan terhadap upaya Pemerintah Lebanon dalam menegakkan kedaulatan penuh dan memastikan kendali negara atas senjata.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk terus menjaga koordinasi yang erat guna mendorong perdamaian dan stabilitas regional.
