MAKASSAR, KOMPAS - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa dapur yang ditutup sementara tetap mendapat insentif harian. Ia beralasan insentif sebesar Rp 6 juta per hari tersebut tetap diberikan karena dapur harus mengurus banyak hal. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap memperparah pengelolaan program Makan Bergizi Gratis yang telah banyak dikritik.
“Untuk yang (ditutup) sementara itu tetap diberi (insentif). Karena dia harus mengurus yang lain-lain,” kata Dadan Hindayana, di Makassar, Sulawesi Selatan, seusai meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026).
Menurut Dadan, pemberian insentif itu dilakukan karena SPPG yang ditutup sementara tetap harus memenuhi sejumlah kebutuhan yang disyaratkan. Mereka juga harus melatih karyawan agar bisa menerapkan aturan dan pelaksanaan yang berlaku.
Saat ini, ia melanjutkan, ada 1.720 SPPG yang ditutup sementara. Ia menyebut, jumlah tersebut turun dibanding SPPG yang telah ditutup sejak awal April lalu. Sebagian besar penutupan dilakukan karena tidak adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, juga belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jika semuanya telah dipenuhi, maka sanksi penutupan dicabut dan SPPG bisa kembali beroperasi seperti semula.
Apa yang disampaikan Dadan ini berbeda dengan pernyataan pihak BGN sendiri pada Maret lalu. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, menegaskan, sanksi penutupan sementara berdampak pada pemberhentian penyaluran dana kepada yayasan pengelola SPPG hingga SPPG kembali beroperasi. Ia juga meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan verifikasi sebelum membayar.
“Bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan kategori major, maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan sampai status tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, PPK perlu menelaah dan mengecek data yang disampaikan sebelum penyaluran dana dilaksanakan,” kata Ranto Senin (10/3/2026), seperti dikutip dari laman BGN.
Dihubungi terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menegaskan, pernyataan Kepala BGN yang tetap memberi insentif kepada SPPG bermasalah menunjukkan adanya persoalan serius. Struktur dan sistem yang berjalan bermasalah, sehingga sesuatu yang harusnya disanksi secara serius malah tetap diberikan insentif.
Kejadian keracunan makanan yang terjadi pun menunjukkan hal ini bersifat struktural, bukan insidentil semata. Sebab, seharusnya SPPG yang bermasalah itu diaudit, diinvestigasi menyeluruh, dan disampaikan kepada publik. Bukan dengan ditutupi dan malah diberikan insentif.
“Kalau kejadiannya hanya satu atau dua dari puluhan ribu SPPG, itu sifatnya insidentil. Kalau jumlahnya ribuan, artinya ada sistem yang bermasalah. Dan lagi-lagi pelajar dikorbankan, menjadi korban keracunan, bahkan ada empat orang yang dugaan kami meninggal karena keracunan tersebut,” tutur Ubaid.
Oleh karena itu, program ini harus dihentikan sementara, dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya itu, struktur BGN juga perlu untuk diganti, mengingat banyaknya kejadian dan suara publik yang tidak diindahkan.
Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Brian Yuliarto menuturkan, kampus memang harus terlibat aktif, dan tidak menjadi penonton dalam program pemerintah. Khususnya, terkait pemenuhan pangan masyarakat, yaitu dengan pembentukan SPPG.
Saat ini, tutur Brian, kampus seperti Universitas Hasanuddin membangun SPPG yang bukan hanya untuk pemenuhan pangan. Namun, juga sekaligus sebagai pusat riset, tempat praktek, bisa untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut program MBG yang ada di masyarakat.
Dadan menambahkan, Salah satu yang disasar saat ini adalah keterlibatan kampus dalam pendirian dapur, penerapan teknologi, dan inovasi terapan. Hal tersebut bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, pelatihan, hingga keterlibatan dalam program MBG.
“Seperti contohnya yang dilakukan Universitas Hasanuddin ini, adalah ini SPPG pertama di kampus PTNBH di Indonesia Timur. Di IPB sudah ada, di beberapa perguruan tinggi swasta sudah ada, tapi ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Saya kira Unhas selalu leading dalam hal tersebut. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti keterlibatan kampus membawa program ini semakin baik."
Program MBG yang tahun ini bernilai Rp 268 triliun, ucap Dadan, adalah program strategis pemerintah yang memberi banyak efek lanjutan ke masyarakat. Total SPPG mencapai 27.735 unit, yang melayani total 63 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 juta adalah pelajar di berbagai tingkatan.
Serial Artikel
MBG, Menimbang Efektivitas antara Skema Selektif dan Universal
Pendekatan universal memberikan dasar lebih kuat untuk memperluas jangkauan manfaat, meningkatkan kesehatan siswa, dan memperkuat mobilitas sosial.
Meski demikian, dengan total belanja negara berkisar Rp 3.700 triliun-Rp 3.800 triliun pada 2026, artinya sekitar 7 persen APBN dialokasikan untuk satu program ini saja. Persentase ini tak ditemukan padanannya di tingkat global.
Berdasarkan analisis data dari laporan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Bank Dunia (World Bank), program makan untuk siswa di sekolah di sejumlah negara umumnya berada di kisaran 0,1 hingga 0,5 persen anggaran pemerintah. Bahkan di India, yang cakupan program terbesar dunia dengan 118 juta anak yang diberi makan, angkanya tetap di bawah 1 persen. Brasil, China, dan Jepang jauh lebih kecil lagi (Kompas, 15/4/2026).
