MAKASSAR, FAJAR – Ongkos politik besar memakan tumbal. Legislator kesulitan mengembalikan dana.
BAHKAN, jika asumsi jabatan hanya lima tahun, banyak legislator mengalami kerugian besar. Terutama mereka yang jor-joran mengeluarkan dana pada musim kampanye.
Usai Pemilu 2024, pembahasan soal “balik modal” ini mencuat di kalangan legislator terpilih. Sebenarnya, mereka tidak akan rugi besar andai pusat tidak menerapkan efisiensi. Program ini yang “membunuh” penghasilan dewan.
Bahkan, beberapa legislator terkesan mengalami penyesalan setelah terpilih. Biaya kampanye besar yang mereka keluarkan, tidak sebanding dengan realitas yang mereka hadapi di kursi parlemen.
“Andai tahu ada efisiensi dan penghasilan tidak seperti dulu lagi, saya tidak akan jor-joran mengeluarkan dana kampanye,” ujar seorang legislator yang enggan disebutkan namanya, Senin, 27 April 2026.
Dalam dua dekade terakhir, praktik money politics (politik uang) telah membentuk pola kompetisi yang menuntut kandidat menggelontorkan dana besar demi meraih suara. Namun, ada juga yang pengeluarannya tak banyak.
“Saya ini tidak ada beban karena saya tidak main uang. Sedikit-ji saya keluarkan uang, hanya untuk uang kendaraan (partai) untuk maju. Beda dengan yang lain,” ungkap legislator lainnya.
Terpisah, salah seorang anggota DPRD Makassar, mengakui tingginya cost politik yang ia keluarkan pada 2024. Setidaknya, dia mengeluarkan ratusan juta rupiah hanya untuk kebutuhan operasional dan alat bantu kampanye selama Pileg 2024.
Biaya tersebut belum termasuk kebutuhan lain yang muncul selama proses penggalangan dukungan di masyarakat. Mahalnya biaya politik tidak lepas dari budaya yang terbentuk di masyarakat sejak era reformasi.
Kondisi tersebut membuat calon legislatif merasa perlu mengeluarkan dana besar agar dapat bersaing dan tidak gagal dalam kontestasi. Budaya “suap politik” terus berkembang dari pileg ke pileg.
“Memang butuh kesadaran semua pihak, baik anggota dewannya atau calon legislatifnya, masyarakatnya. Karena kalau orang maju caleg, dia akan berpikir bagaimana untuk terpilih,” sambungnya.
Biaya politik tinggi menjadi tantangan bagi calon anggota legislatif baru. Meski peluang tetap terbuka, faktor kesiapan finansial diakuinya menjadi salah satu penentu terkuat dalam keberhasilan kontestasi politik.
“Kalau dibilang cost-nya mahal, ya, tergantung, sih, dari calegnya. Kalau dia mau, tapi memang, ya, di lapangan kalau tidak punya persiapan cukup, (tidak punya) dana, ya, mungkin termasuk faktor penyebab kegagalan yang besar,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua anggota dewan mampu mengembalikan modal setelah terpilih. Beban sosial dan ekspektasi masyarakat menjadi faktor yang membuat pengeluaran tetap besar meskipun telah duduk di kursi legislatif.
“Bahkan, ada anggota dewan itu cerita ke saya, saya tahu dia tidak balik modal. Apalagi kalau image di masyarakat bahwa anggota dewan itu banyak uangnya, anggota dewan itu pemberi solusi,” katanya.
Belum lagi pengelolaan konstituen membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kehadiran dalam berbagai undangan masyarakat hingga bantuan sosial menjadi pengeluaran rutin yang sulit dihindari.
“Bayangkan kalau ada lima ribu, misalkan suaranya, lima ribu itu bergantung pada anggota dewan itu sedikit-sedikit. Misalkan, undangan pernikahan, undangan apa, semua, itu, ya, kalau mau menjaga suara massa harus mereka hadir di setiap undangan,” ujarnya.
Bahkan ada kandidat yang mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk kampanye, dengan risiko tidak kembali modal setelah terpilih.
Efek Layanan
Tingginya biaya politik dalam setiap kontestasi elektoral, dianggap sebagai gejala awal menomorduakan pelayanan kepada masyarakat. Cost yang tinggi dinilai menjadi ajang kalkulasi untung atau rugi bagi kandidat yang ingin ambil bagian.
Itu juga menjadi pembuka ruang praktik money politics yang hingga kini masih sulit diberantas. Tidak main-main, dalam satu kali kontestasi saja, satu kandidat bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Terlebih lagi jika kandidat tersebut adalah pendatang baru.
Ini diakui langsung oleh salah satu anggota DPRD di Sulsel. Dia menyampaikan, untuk satu kali kontestasi, para kandidat minimal menyiapkan Rp500 juta untuk bisa berebut kursi.
“Kalau dia pendatang baru dan langsung mau duduk, apalagi kalau belum dikenal dan belum punya investasi sosial, pasti berat. Tapi kalau dia sudah dikenal, bahkan disenangi masyarakat, mungkin akan berbeda kondisinya,” ujarnya.
Sejumlah pihak memang realistis dalam bertarung. Mereka sudah memiliki kalkulasi sendiri, sehingga sudah mengukur kemampuan dan kebutuhan finansialnya untuk berebut kursi.
“Karena lebih baik habis Rp1 miliar kemudian duduk, daripada habis Rp500 juta, tapi tidak duduk. Ini, kan, uang mati. Tapi, kalau figur bagus, sudah punya nama, itu beda lagi ceritanya, lebih enaklah, tidak terlalu bergantung sama uang,” jelasnya. (ams-an-wid/zuk)
BESAR PASAK
DARI TIANG
Fenomena Legislator
Tak Balik Modal
-Pengeluaran kampanye besar
-Mulai ratusan juta
-Hingga miliaran
-Sementara penghasilan terhambat efisiensi
Pendapatan Turun
-Efisiensi memangkas pendapatan dewan
-Gaji pokok hanya di kisaran Rp4-6 juta
-Sisanya tunjangan
-Ada yang berbentuk uang, sisanya layanan
-Total pendapatan 5 tahun Rp1,6 M
-Yang mengeluarkan Rp2 M saat kampanye, dipastikan tak balik modal
Budaya Rivalitas
–Money politics dan cost of politics memang beda
-Namun, punya kemiripan
-Intinya sama-sama mengeluarkan
-Ongkos politik membengkak karena persaingan tak sehat
-Yang banyak duit main uang
-Akibatnya, semua yang mau terpilih mau tak mau harus ikut
