FAJAR, MAKASSAR — Ma’Refat Institute kembali menggelar forum diskusi rutin Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) ke-32 dengan tema “Menakar Politik Kebijakan Nasional di Hadapan Ancaman Kedaulatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia” di Kantor Lingkar Ma’Refat, Minggu, 26 April 2026.
Berbeda dari edisi sebelumnya, forum kali ini tidak menghadirkan narasumber tunggal. Diskusi dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD), di mana seluruh peserta berperan sebagai pemantik sekaligus narasumber. Diskusi dipandu oleh Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Ma’Refat Institute, Mohammad Muttaqin Azikin.
Dalam pengantarnya, Muttaqin menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan memicu polemik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai, arah kebijakan negara mulai menunjukkan gejala disorientasi.
“Berbagai kebijakan yang lahir belakangan ini memperlihatkan gejala disorientasi kebangsaan dan kebernegaraan. Banyak kebijakan tidak lagi berangkat dari cita-cita konstitusi, melainkan dari orientasi jangka pendek yang problematis,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah program berbasis proyek seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Menurutnya, program-program tersebut perlu dikaji secara kritis, terutama karena tetap dijalankan di tengah keterbatasan anggaran negara.
Pandangan kritis juga disampaikan peserta diskusi, Sugeng. Ia menilai implementasi program MBG berjalan tanpa arah yang jelas dan cenderung tergesa-gesa.
“Ketika program ini mendapat banyak kritik, tidak terlihat adanya upaya nyata untuk membenahi masalah yang muncul. Ini menunjukkan program dijalankan tanpa arah yang jelas dan terkesan terburu-buru, sementara anggaran sektor lain dipotong,” katanya.
Peserta lainnya, Manarangga Amir, menekankan bahwa persoalan kebijakan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari pergeseran besar dalam tata kelola negara. Ia melihat adanya inkonsistensi arah kebijakan nasional yang semakin mengkhawatirkan.
“Kalau kita merangkum isu-isu pengambilan kebijakan, baik pada skala nasional maupun internasional, ada begitu banyak persoalan yang muncul, mulai dari tidak jelasnya arah kebijakan nasional hingga kuatnya intervensi asing, oligarki, dan kepentingan elit,” ujarnya.
Menurut Manarangga, berbagai kepentingan tersebut telah mendorong kebijakan negara menjauh dari orientasi publik dan lebih berpihak pada kelompok tertentu. Ia juga menyinggung pentingnya konsistensi arah pembangunan, dengan mencontohkan Iran sebagai negara yang dinilai mampu menjaga fokus kebijakan nasionalnya.
Sementara itu, Satriawan mengangkat persoalan yang lebih mendasar, yakni absennya arah bersama dalam mewujudkan cita-cita reformasi pasca-Orde Baru. Ia menilai kegagalan reformasi bukan semata pada implementasi, melainkan karena tidak adanya grand design yang disepakati.
“Bukan reformasi yang gagal, tetapi kita tidak punya masterplan bersama tentang bagaimana mengatur negara pasca-Orde Baru dan mewujudkan agenda reformasi itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, orientasi utama negara seharusnya tetap mengarah pada terwujudnya welfare state, sebagaimana digagas Bung Hatta, dengan menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
“Tujuan negara harus jelas, yaitu memastikan pangan murah, pakaian terjangkau, rumah, pendidikan, dan kesehatan dapat diakses semua warga. Masterplan negara harus diarahkan ke sana,” pungkasnya.
Di pengujung diskusi, Muttaqin kembali menegaskan bahwa persoalan kebijakan yang kian kehilangan arah tidak lepas dari rendahnya kualitas penyelenggara negara. Ia menilai, kondisi tersebut merupakan dampak dari sistem politik yang belum sehat.
Karena itu, menurutnya, pembenahan harus dimulai dari reformasi sistem pemilu sebagai pintu utama lahirnya pemimpin nasional.
Forum kemudian merumuskan tiga rekomendasi utama. Pertama, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara dan partai politik hanya satu periode guna mencegah dominasi kekuasaan. Kedua, penguatan kewenangan penyelenggara pemilu untuk mensertifikasi calon legislatif dan eksekutif agar menjamin kualitas kandidat. Ketiga, peningkatan standar pendidikan minimal magister (S2) bagi calon pejabat publik untuk memastikan kapasitas intelektual dalam pengambilan kebijakan.
Diskusi berakhir pukul 16.00 Wita. Kegiatan ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari aparatur sipil negara, akademisi, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga pelaku UMKM, yang turut memperkaya perspektif dalam membedah arah kebijakan nasional. (*)
