HARIAN FAJAR, MAKASSAR –– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai program UMKM dan Pesantren REWAKO tahun 2026 pada, Senin, 27 April. Program ini dirancang sebagai pengembangan end-to-end untuk memperkuat peran UMKM dan pesantren sebagai pilar ekonomi daerah.
Skema REWAKO mencakup empat klaster utama, yakni UMKM umum, UMKM petani, UMKM ekspor, serta pesantren. Pendekatan tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga meliputi seleksi, kurasi, pendampingan intensif, hingga monitoring berkelanjutan.
Sejak berjalan pada 2022, program ini terus diperluas untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha. Pada 2026, penguatan difokuskan pada akses pasar global, integrasi rantai pasok domestik, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menegaskan program ini menjadi strategi berkelanjutan dalam memperkuat ekonomi daerah. “Program ini merupakan upaya pengembangan secara end-to-end yang mencakup UMKM dan pesantren sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
BI juga menggandeng mitra luar negeri seperti Indonesia Trading House dan House of Bean Indonesia untuk membuka peluang ekspor. Di sisi domestik, pelaku UMKM didorong masuk ke jaringan ritel modern agar memiliki pasar yang lebih luas dan stabil.
Selain itu, program pesantren diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pesantren juga didorong terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari ekosistem ekonomi berbasis komunitas.
Pada 2026, masing-masing klaster UMKM diikuti 75 peserta dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Secara kumulatif, jumlah UMKM binaan BI telah mencapai 517 pelaku usaha, sementara program pesantren melibatkan 30 lembaga.
Bersamaan dengan kick off, BI juga menjalankan program Onboarding UMKM Go Digital 2026 yang diikuti 30 UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat transformasi digital pelaku usaha.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung efisiensi usaha, perluasan akses pasar, serta peningkatan daya saing,” tambah Rizki.
Ke depan, BI akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini ditujukan agar UMKM dan pesantren semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (edo)
