Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menanggung tambahan biaya impor minyak dan gas sebesar 27 miliar euro (setara US$32 miliar) sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Lonjakan biaya energi kembali menyoroti tingginya ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil impor.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Eropa kini menghadapi krisis energi besar kedua dalam empat tahun terakhir, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa perlu mengambil pelajaran penting dari situasi tersebut.
Pada 2022, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pasokan gas ke Eropa. Kini, tekanan baru datang dari Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi distribusi energi global.
“Ketergantungan besar kita terhadap impor bahan bakar fosil membuat kita rentan. Kita harus mengurangi ketergantungan ini,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/4/2026).
Von der Leyen menambahkan, negara-negara Eropa perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan serta mengeksplorasi inovasi nuklir, termasuk reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR), guna menjamin pasokan energi yang andal.
Baca Juga
- Uni Eropa Sanksi Terminal Karimun, OTK Tegaskan Tak Masuk Daftar Entitas Terdampak
- Siasat Uni Eropa Kurangi Ketergantungan Impor Energi Fosil
- Uni Eropa-AS Kompak Amankan Mineral Kritis, Redam Dominasi China
“Setiap kilowatt-jam energi yang dihasilkan di sini akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, energi yang terjangkau, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian Eropa,” katanya.
Sebelumnya, melalui rencana kebijakan Bersama AccelerateEU, Komisi Eropa mengusulkan langkah terkoordinasi antarnegara anggota terkait penyimpanan gas, cadangan minyak, serta manajemen pasokan bahan bakar.
Selain itu, blok tersebut juga akan membentuk observatorium bahan bakar baru guna memantau arus distribusi dan tingkat cadangan energi di kawasan Uni Eropa.
Paket kebijakan ini juga mencakup dukungan terarah bagi konsumen dan industri, seperti pemberian voucher energi, skema bantuan pendapatan, serta fleksibilitas sementara dalam aturan bantuan negara.
Untuk jangka panjang, Komisi Eropa mendorong percepatan elektrifikasi, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta penguatan jaringan listrik di seluruh kawasan.
Komisi Eropa menyatakan masyarakat Eropa kembali membayar harga dari ketergantungan terhadap energi fosil impor untuk kedua kalinya dalam kurun kurang dari lima tahun.
