Kabupaten Banyuwangi kembali meraih peringkat pertama sebagai kabupaten berkinerja terbaik nasional dengan status “Kinerja Tinggi” dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Capaian ini menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam tata kelola pemerintahan dan perbaikan indikator pembangunan daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Penilaian dilakukan melalui evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), instrumen nasional untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
Tahun ini menjadi kali keempat Banyuwangi meraih posisi pertama secara nasional dalam kategori tersebut. Sebelumnya, Banyuwangi juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia pada 2025 oleh Kemendagri dan mempertahankan konsistensi inovasi daerah selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.
Evaluasi dilakukan berdasarkan 606 indikator yang mencakup pengentasan kemiskinan, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan, hingga inovasi daerah.
Banyuwangi mencatat skor tertinggi nasional sebesar 3,8202. Nilai tersebut mencerminkan tren peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan capaian indikator harus diwujudkan dalam manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di balik capaian indikator, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah terus menghadirkan program yang efektif dan efisien untuk masyarakat,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami menyadari masih banyak yang perlu ditingkatkan, dan kami akan terus mendorong program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ipuk.
Kinerja Banyuwangi juga tercermin dari sejumlah indikator makro ekonomi dan pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,17 pada 2025 dari 74,3 pada tahun sebelumnya.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,13 persen, tercatat sebagai angka terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.
Pendapatan per kapita masyarakat naik menjadi Rp67,08 juta pada 2025 dari Rp62,08 juta pada 2024.
Pada sektor pelayanan dasar, Banyuwangi mencatat capaian optimal terutama layanan kesehatan bagi balita, ibu hamil, persalinan, dan menyusui yang telah mencapai 100 persen.
Baca Juga: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove Teluk Pangpang Banyuwangi dan Beri Dampak Ekonomi untuk 5.000 Warga
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem Terus Menyusut, Apa Strategi Pemerintah?
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Pemberdayaan Desa, Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Dalam aspek tata kelola, Banyuwangi juga meraih predikat AA pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadikannya satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi tersebut.
Ke depan, pemerintah daerah menyatakan akan terus menyelaraskan program pembangunan dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi, termasuk penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
