jpnn.com, JAKARTA - Kabupaten Banyuwangi kembali meraih pengakuan sebagai peringkat pertama kabupaten berkinerja terbaik dengan status 'Kinerja Tinggi' dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pencapaian ini memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang konsisten, efektif dan berdampak bagi masyarakat.
BACA JUGA: Tri Tito Karnavian Tekankan Penguatan Peran PKK dan Posyandu di Papua Selatan
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Penilaian ini merupakan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi instrumen nasional untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Tegaskan Efisiensi dan Sinergi Jadi Kunci Pengungkit Ekonomi Daerah
Tahun ini menjadi kali keempat Banyuwangi meraih peringkat pertama secara nasional dalam kategori tersebut.
Sebelumnya, Banyuwangi juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 oleh Kemendagri, serta mempertahankan konsistensi inovasi daerah selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.
BACA JUGA: Wamendagri Wiyagus Dorong Keselarasan Program untuk Penanganan Kesehatan di Tanah Papua
Evaluasi dilakukan berdasarkan 606 indikator yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan, hingga inovasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Banyuwangi meraih skor tertinggi sebesar 3,8202 dengan tren kinerja pembangunan yang terus menunjukkan peningkatan.
“Di balik capaian indikator, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah terus menghadirkan program yang efektif dan efisien untuk masyarakat,” ujar Bima Arya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi atas penghargaan tersebut, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami menyadari masih banyak yang perlu ditingkatkan, dan kami akan terus mendorong program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutur Ipuk.
Kinerja Banyuwangi juga tercermin dari indikator makro yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,17 pada 2025 dari 74,3 pada tahun sebelumnya.
Tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,13 persen, yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah Banyuwangi. Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat menjadi Rp67,08 juta pada 2025 dari Rp62,08 juta pada 2024.
Dalam aspek pelayanan dasar, Banyuwangi mencatat capaian optimal, khususnya di sektor kesehatan, di mana layanan bagi balita, ibu hamil, persalinan, dan menyusui telah mencapai 100 persen.
Selain itu, Banyuwangi juga meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadikannya satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi tersebut.
Ke depan, Banyuwangi akan terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi, termasuk dalam penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tito Karnavian Ajak Pemda di Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
