jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Rumah Pilar Kemajuan Abdul Rabbi Syahrir menyebut arah politik jarang sekali ditentukan di ruang publik, melainkan melalui komunikasi dan konsolidasi yang berlangsung di antara para elite dan cenderung privat.
Dalam dinamika politik Indonesia, proses-proses penting kerap bergerak di ruang yang tidak selalu terlihat, melalui pertemuan, dialog, dan konsolidasi yang bersifat terbatas.
BACA JUGA: Direktur Rumah Pilar Kemajuan: Perpol 10/2025 Sejalan Putusan MK
Dalam kerangka ini, pertemuan sejumlah purnawirawan TNI yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat dipahami bukan sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan pada fase konsolidasi awal pemerintahan sebuah periode ketika relasi antar-elite masih mencari titik keseimbangan.
"Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya ditopang oleh institusi formal, tetapi juga oleh komunikasi yang berlangsung di antara aktor-aktor kunci," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (28/4).
BACA JUGA: Cegah Korupsi, Revisi UU Partai Politik Perlu Mengatur Pendanaan Parpol
Dalam perspektif teori hubungan sipil-militer yang dikemukakan Samuel P. Huntington, keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer merupakan prasyarat penting bagi stabilitas politik. Di Indonesia pascareformasi, keseimbangan tersebut tidak selalu dijaga melalui mekanisme formal, melainkan juga melalui kanal-kanal informal yang memungkinkan pertukaran pandangan secara lebih fleksibel.
Rabbi mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, dinamika pertemuan antarelite menunjukkan bahwa kebutuhan akan konsolidasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik.
BACA JUGA: Elite PSI Peringatkan JK: Jokowi Jadi Presiden Bukan Satu Orang Faktor Penentu
Dalam konteks ini, pertemuan purnawirawan dapat dipahami sebagai ruang sinkronisasi. Para purnawirawan tidak lagi berada dalam struktur formal kekuasaan, tetapi tetap memiliki pengalaman, jaringan, dan pengaruh yang signifikan.
"Forum semacam ini berfungsi menjaga kesinambungan komunikasi antar generasi kepemimpinan, sekaligus memastikan bahwa dinamika yang berkembang tidak mengarah pada fragmentasi," kata dia,
Di sisi lain, dia menyoroti siapa yang tidak hadir. Dalam konteks ini ketidakhadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Luhut Binsar Panjaitan menghadirkan dimensi analisis yang lebih dalam.
"Dalam politik, absensi tidak selalu berarti ketidakterlibatan, melainkan dapat menjadi bentuk positioning yang disengaja," kata dia.
Dia menyebut SBY sebagai mantan presiden, memiliki posisi yang berbeda dari purnawirawan lainnya. Ia tidak hanya membawa latar belakang militer, tetapi juga legitimasi sipil sebagai kepala negara selama dua periode.
Rabbi menuturkan dalam kerangka Max Weber, posisi ini mencerminkan otoritas yang telah terinstitusionalisasi. Peran tersebut menempatkannya sebagai figur penyeimbang yang berada di atas kontestasi langsung, sehingga keterlibatan dalam forum tertentu perlu dipertimbangkan secara etik dan simbolik.
"Ketidakhadirannya dapat dibaca sebagai upaya menjaga posisi kenegaraan tersebut. Dengan tetap berada di luar forum, seolah SBY sedang mempertahankan fleksibilitas politik sekaligus menghindari berbagai tafsir yang mungkin muncul jika ia hadir," tutur dia.
Sementara itu, absennya Luhut Binsar Panjaitan mencerminkan dinamika yang berbeda. Sebagai figur yang berada dalam jalur operasional kekuasaan, Luhut memiliki akses langsung terhadap proses pengambilan dan implementasi kebijakan.
"Dalam perspektif Robert A. Dahl, kekuasaan diukur dari kemampuan untuk mewujudkan keputusan menjadi tindakan nyata. Dalam konteks ini, peran operasional yang dijalankan tidak selalu memerlukan keterlibatan dalam forum konsolidasi semacam itu," kata dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NasDem Perkuat Konsolidasi Politik di Sulteng
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
