JAKARTA – Pengamat politik, Boni Hargens menilai tidak ada unsur pidana dalam ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait pernyataan soal mati syahid. Namun, ia meyakini ada dimensi politik dalam penyebaran potongan video tersebut.
“Saya melihat dari aspek hukum, jelas di sini nihil dimensi pidananya,” ujar Boni dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Kisruh, Video Ceramah Dipotong, JK: Saya Difitnah’ di iNews, Selasa (28/4/2026).
Boni meyakini, JK tidak memiliki intensi untuk mengadu domba. Karena itu, menurutnya, tidak ada prinsip culpabilitas (red-asas kesalahan) yang terpenuhi.
“Di situ dia tidak bisa dipidanakan. Maka tadi Gamki, mohon maaf teman-teman, tidak ada unsur pidana di situ, jangan mempidanakan. Sebaliknya, kita harus bicara secara objektif,” ucapnya.
Kendati demikian, Boni menilai ada unsur politis dalam penyebaran potongan video JK. Keyakinan itu dilandasi adanya kontestasi narasi di ruang publik.
Baca Juga:Prabowo Ingin Warga Gembira di Momen Lebaran Lewat Bazar Rakyat di Monas“Kalau dimensi politiknya, ini masuk akal. Ada perlombaan narasi, ada kontestasi ide yang muncul di publik. Sampai akhirnya Pak JK juga mengeluarkan istilah tertentu. Nah, dimensi politik itulah yang membuat tafsir atas video ini menjadi semakin serius,” kata Boni.
“Ada kristalisasi kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya. Saya kira aparat penegak hukum dan institusi hukum kita akan memahami situasi ini, sehingga tidak akan memproses sesuatu yang tidak perlu diproses,” pungkasnya.
#nasional
