jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan formasi guru CPNS 2026 sebanyak 400 ribu.
Kemendikdasmen tidak mengusulkan satu pun formasi guru PPPK pada seleksi CASN 2026.
BACA JUGA: Redistribusi Guru PPPK Diarahkan Ditarik ke Daerah Pedalaman
Jumlah usulan formasi guru CPNS 2026 tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani.
Prof Nunuk mengatakan, berapa pastinya formasi yang akan dibuka, masih harus menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
BACA JUGA: Seleksi CASN 2026: 20% Formasi PPPK, Apakah Jatah P3K Paruh Waktu?
"Kami, sih, maunya formasi 400 ribu itu guru CPNS, ya, tetapi tergantung keputusan KemenPAN-RB juga berapa banyak yang disetujui," kata Dirjen Nunuk kepada JPNN.com, Selasa (28/4).
Mengapa tidak ada formasi guru PPPK dalam usulan formasi CASN 2026?
BACA JUGA: Pesan Ngatiyana kepada PNS & PPPK: Sudah Enggak Zaman Lagi Begitu-begituan
Prof Nunuk menjelaskan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sangat mengharapkan formasi guru CASN adalah PNS.
“Guru harus punya status jelas dan bukan kontrak.”
Dirjen Nunuk mengungkapkan bahwa untuk menutupi kekurangan jumlah guru, Kemendikdasmen sudah berupaya maksimal. Salah satunya melalui rekrutmen 1 juta guru PPPK.
Hanya saja, dalam perkembangannya terdapat fakta bahwa ada guru PPPK yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh instansi pemerintah daerah dengan alasan fiskal terbatas.
"Kemendikdasmen khususnya Pak Menteri berkali-kali mengimbau pemda agar tidak memberhentikan guru PPPK," ucapnya.
Di sisi lain, Kemendikdasmen masih dihadapkan dengan masalah guru non-ASN alias honorer.
Tercatat, per 30 Desember 2025, saat ini jumlah guru honorer yang tersisa sebanyak 237.196 orang.
"Jadi, yang akan diselesaikan pemerintah tinggal 237.196 guru honorer saja," kata Dirjen Nunuk.
Dia mengakui jumlah guru honorer yang diangkat ASN PPPK belum mencapai target awal, yakni 1 juta.
Penyebabnya karena usulan formasi yang diajukan pemda tidak maksimal.
Sementara itu, posisi Kemendikdasmen hanya sebagai instansi pembina.
Artinya, Kemendikdasmen hanya sebatas merekomendasikan kebutuhan guru ASN.
Kewenangan mengusulkan formasi, mengangkat, dan meredistribusi guru PPPK ada di pemda.
Lebih lanjut Prof Nunuk menjelaskan Kemendikdasmen selalu berkolaborasi dengan KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemda untuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Namun, pihaknya bisa memaklumi keputusan pemda tidak mengajukan usulan kebutuhan guru sesuai rekomendasi Kemendikdasmen.
"Alasan pemda, ya, soal anggaran. Mereka butuh dana juga untuk menjalankan program lainnya, seperti membangun jalan yang katanya juga digunakan oleh peserta didik," paparnya.
Mengatasi masalah tersebut, Dirjen Nunuk mengatakan, Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendikdasmen telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang mana salah satunya ialah pengelolaan tata kelola guru yang dipegang pemerintah pusat dan pemda.
Kemendikdasmen menjadi instansi pengusul formasi guru ASN dan medistribusikan gurunya, sedangkan pemda sebagai instansi pembina.
Dengan demikian, Kemendikdasmen bisa menempatkan guru swasta yang menjadi ASN PPPK ke sekolah swasta kembali.
Redistribusi guru ASN yang berlebih ke daerah kekurangan guru, termasuk lintas provinsi.
"Itu angin segarnya, tata kelola guru diatur bersama sehingga Kemendikdasmen juga bisa menutupi kekurangan guru ASN," ucapnya.
Dia menyebutkan, setiap tahun terdapat 60 ribu hingga 70 ribu guru ASN yang pensiun.
Untuk menutupi kursi kosong, kata Prof Nunuk, Kemendikdasmen mendorong agar diisi dengan rekrutmen guru ASN lagi.
Namun, lanjutnya, seleksi yang dibuka hanya untuk formasi CPNS, bukan PPPK. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
