FAJAR, MAKASSAR — Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Wilayah VI menggelar Temu Karya Penyuluh Kehutanan, di Hotel Harper, Makassar, Selasa, 28 April. Kegiatan ini guna meningkatkan kompetensi para penyuluh kehutanan, yang turut diikuti 100 penyuluh se-Sulselbar.
Upaya penguatan kompetensi penyuluh kehutanan terus didorong guna menghadapi dinamika perubahan global yang semakin kompleks.
Pelaksana Tugas Kepala BP2SDM RI, Indra Eksploitasia, menegaskan bahwa penyuluh kehutanan saat ini dituntut memiliki kemampuan adaptif, tangguh, dan inovatif seiring masuknya dunia pada era TUNA, yakni Turbulence, Uncertainty, Novelty, dan Ambiguity.
Menurutnya, turbulence atau perubahan yang sangat cepat tercermin dari derasnya arus informasi, perubahan kebijakan, hingga bencana alam yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan berada dalam proses transformasi yang belum stabil.
“Dalam situasi uncertainty atau ketidakpastian, khususnya terkait masa depan sumber daya alam, penyuluh kehutanan harus memiliki kapasitas yang kuat, adaptif, berempati, berani, dan tangguh,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya novelty atau inovasi, di mana penyuluh dituntut mampu melahirkan solusi kreatif berbasis teknologi. Sementara itu, aspek ambiguity menggambarkan kompleksitas kebijakan dan pengelolaan hutan yang semakin menantang.
Lebih lanjut, Indra menyampaikan bahwa penyuluh kehutanan kini tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai fasilitator dan agen perubahan. Peran tersebut menuntut kemampuan belajar cepat, berbasis data, serta mampu mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat.
“Perubahan mindset menjadi kunci, baik bagi penyuluh maupun masyarakat sekitar hutan. Tidak cukup hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi cara berpikir,” tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan. Penyuluh didorong untuk berbagi data, pengalaman, dan informasi dengan berbagai pihak, termasuk NGO, akademisi, serta sektor lain seperti pertanian dan perikanan.
Selain itu, penyuluh juga diharapkan mampu merespons tantangan dengan langkah konkret, seperti pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan, diversifikasi mata pencaharian masyarakat melalui agroforestry dan silvopastura, serta penguatan skema pendanaan berkelanjutan.
“Hutan harus mulai dipandang sebagai sumber pembiayaan mandiri melalui model bisnis dan skema bagi hasil yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP2SDM Wilayah VI, Kamaruddin, menyampaikan bahwa kegiatan Temu Karya ini merupakan forum strategis dalam meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan penyelenggaraan ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan di Palu pada 2025 dan di Manado. Tahun ini, Makassar menjadi tuan rumah dengan melibatkan sekitar 100 penyuluh kehutanan dari wilayah Sulawesi dan Papua.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, pertukaran pengetahuan, serta kolaborasi dalam mendukung pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kamaruddin juga menambahkan bahwa Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan saat ini memiliki mandat membina penyuluh kehutanan di 12 provinsi, meliputi wilayah Sulawesi dan Papua. Penguatan tugas dan fungsi penyuluhan sejak 2025 turut memperluas peran balai, termasuk dalam penyediaan data, pembinaan kelembagaan, serta pengelolaan sistem penyuluhan.
Melalui Temu Karya ini, diharapkan penyuluh kehutanan semakin siap menghadapi tantangan di lapangan, sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan keseimbangan antara kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. (uca)
