Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyoroti usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi terkait gerbong KRL wanita ditempatkan di tengah rangkaian imbas kecelakaan maut di Bekasi Timur. Selly menekankan pemasalahan tak bisa diatasi hanya dengan memindahkan gerbong.
"Usulan Menteri PPPA untuk memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian pascatragedi Bekasi Timur patut dipahami terlebih dahulu sebagai respons cepat berbasis mitigasi risiko, bukan sebagai solusi final atas persoalan keselamatan transportasi publik. Usulan itu lahir karena dalam peristiwa tersebut gerbong di posisi rentan memang terdampak paling fatal," kata Selly mengawali pendapatnya, Rabu (28/4/2026).
Selly mengatakan solusi yang dihadirkan oleh pemerintah tak boleh berhenti hanya pada relokasi gerbong. Ia tak ingin ada anggapan yang muncul perlindungan perempuan justru dibangun dari pengorbanan pihak lain.
"Namun, jika ditanya apakah ini solusi yang solutif dan cukup? Saya melihat tidak boleh berhenti pada relokasi gerbong semata. Karena akar persoalannya bukan posisi perempuan di ujung atau di tengah, melainkan sistem keselamatan perkeretaapian yang harus menjamin semua penumpang, perempuan maupun laki-laki, setara terlindungi," ucap Selly.
"Saya memandang pendekatan kebijakan tidak boleh meletakkan keselamatan perempuan seolah hanya bisa diperoleh dengan 'memindahkan kerentanan' kepada kelompok lain. Jangan sampai muncul kesan perlindungan perempuan justru dibangun dengan logika pengorbanan pihak lain. Keselamatan publik tidak boleh berbasis siapa yang ditempatkan sebagai tameng risiko," tambahnya.
PDIP pun mengusulkan tiga hal menyikapi kecelakaan maut antara KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Salah satunya, evaluasi total sistem keselamatan transportasi.
"Fokus mestinya pada keselamatan sistem persinyalan, mitigasi tabrakan, prosedur darurat, ketahanan rangkaian kereta dan desain perlindungan penumpang saat kecelakaan. Jika sistemnya aman, posisi gerbong tidak menjadi isu utama," kata dia.
Adapun usulan kedua, Selly menekankan perlindungan terhadap perempuan harus hadir tanpa segregasi yang kontraproduktif. Ia menyebut gerbong perempuan dihadirkan untuk memberi rasa aman, bukan sebaliknya.
"Gerbong perempuan dibentuk untuk memberi rasa aman dari pelecehan dan kekerasan di ruang publik, itu afirmasi yang penting. Tetapi afirmasi ini jangan diterjemahkan semata soal memindahkan posisi fisik gerbong, melainkan memperkuat standar keamanan menyeluruh: panic system, petugas respons cepat, desain evakuasi, dan protokol keselamatan berbasis gender," ucapnya.
Ia menilai yang dibutuhkan saat ini bukan hanya memindahkan gerbong wanita ke tengah rangkaian. Selly menekankan soal perbaikan sistem di KAI.
"Yang dibutuhkan bukan sekadar memindahkan gerbong wanita ke tengah, tetapi memastikan tidak ada gerbong yang boleh menjadi zona berisiko tinggi. Ujung aman, tengah aman, seluruh rangkaian aman," kata Selly.
"Usulan itu bisa dibaca sebagai langkah mitigasi sementara, tetapi belum cukup disebut solusi komprehensif. Solusi yang benar adalah memperbaiki sistem, bukan sekadar memindahkan posisi penumpang," sambungnya.
Sebelumnya Menteri PPPA Arifah Fauzi mengusulkan gerbong KRL wanita ditempatkan di tengah rangkaian. Usulan itu buntut tabrakan maut kereta api di Bekasi Timur.
"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ujar Arifah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).
(dwr/rfs)
