JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membongkar sejumlah persoalan dalam pengelolaan parkir di Ibu Kota.
Permasalahan ini meliputi tingginya biaya operasional, lemahnya sistem digitalisasi, hingga kebocoran pendapatan daerah yang menjadi sorotan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Biaya Membengkak, Sejumlah Lokasi MerugiKetua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, membeberkan sejumlah lokasi parkir justru mengalami kerugian. Salah satu contohnya terjadi di hotel wilayah Cikini, Jakarta Pusat.
Baca juga: Awal Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi: Taksi Terobos Palang, Mogok, dan Tertabrak KRL
Ia menyebut pengelolaan parkir di pusat kota tersebut mencatat pendapatan sekitar Rp 408 juta per tahun, namun biaya operasionalnya melebihi pendapatan.
“Bisa kita lihat di sini, Novotel mendapatkan Rp 408 juta per tahun, kemudian biayanya (operasional) Rp 563 juta per tahun, dan artinya ini rugi Rp 155 juta per tahun untuk hotel Novotel,” ujar Jupiter dalam rapat, Selasa.
Kerugian serupa juga terjadi di Hotel Mercure yang mengalami defisit sekitar Rp70 juta per tahun. Padahal, biaya operasional yang harus dikeluarkan mencapai Rp 299 juta.
Menurut Jupiter, kondisi tersebut tidak masuk akal karena sektor parkir seharusnya menjadi sumber keuntungan bagi DKI Jakarta, bukan justru merugi.
“Anak perusahaan itu dibentuk yang seharusnya bisa memberikan kontribusi kepada sarana jaya, bahwa anak perusahaan ini bisa menopang dan bisa memberikan potensi yang sangat luar biasa,” kata Jupiter.
Banyaknya Karyawan Picu PembengkakanTingginya biaya operasional parkir salah satunya dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja.
Dari total biaya di salah satu lokasi parkir, sekitar Rp 47 juta per bulan digunakan untuk membayar petugas parkir.
Baca juga: Langkah Inovatif Gen Z di Jakut, Sulap Lokasi Tawuran dan TPS Liar Jadi Kebun Menghasilkan
Jupiter mempertanyakan hal tersebut, terutama di lokasi dengan akses kendaraan yang terbatas.
“Dengan dua gate, apakah wajar biaya operasionalnya sebesar itu? Ini harus dijelaskan,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bernard Yohanes menjelaskan bahwa tingginya biaya operasional dipengaruhi oleh sistem yang masih padat karya serta operasional parkir yang berlangsung selama 24 jam.
Keterbatasan lahan parkir di beberapa lokasi juga membuat pengelola harus menempatkan petugas di berbagai titik untuk membantu pengaturan kendaraan, sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih banyak.
“Jadi di Novotel itu kami, hotel itu kan 24 jam ya Pak, jadi kita masih labor intensif. Kita ada beberapa seat juga yang bekerja di situ, sehingga overhead-nya ini cukup tinggi Pak Ketua,” kata Bernard.
