Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan perang di Timur Tengah akan memicu lonjakan harga energi hingga 24% tahun ini ke level tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Menurut laporan terbaru Commodity Markets Outlook dari World Bank Group, secara keseluruhan, harga komoditas diperkirakan naik 16% pada 2026, didorong oleh lonjakan harga energi dan pupuk, serta tingginya harga sejumlah logam utama yang mencetak rekor. Analisis tersebut menunjukkan bahwa guncangan ini akan berdampak serius terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan.
Serangan terhadap infrastruktur energi dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang menangani sekitar 35% perdagangan minyak mentah global, telah memicu guncangan pasokan minyak terbesar sepanjang sejarah. Pada tahap awal, pasokan minyak global turun sekitar 10 juta barel per hari.
Harga minyak dunia pun naik tajam. Meski sempat turun dari puncaknya, harga minyak Brent pada pertengahan April masih lebih dari 50% lebih tinggi dibanding awal tahun.
Sepanjang 2026, harga minyak Brent diperkirakan rata-rata mencapai US$86 per barel, naik tajam dari US$69 per barel pada 2025. Proyeksi ini mengasumsikan gangguan paling parah berakhir pada Mei dan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz secara bertahap kembali normal pada akhir 2026.
Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan World Bank Group Indermit Gill mengatakan, dampak perang menghantam perekonomian global secara berlapis.
Baca Juga
- Harga Minyak Global Memanas, Pasar Cermati Negosiasi AS-Iran
- Harga Minyak Global Sepekan Naik, Pasar Soroti Peluang Damai AS-Iran
- Wamenkeu: Harga Minyak Naik US$1 per Barel, APBN Bengkak Rp6,8 T
“Pertama melalui kenaikan harga energi, kemudian harga pangan, dan akhirnya inflasi yang lebih tinggi, yang akan mendorong kenaikan suku bunga serta membuat beban utang semakin mahal,” ujar Gill, dikutip dari rilis, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, kelompok masyarakat miskin akan menjadi pihak paling terdampak karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan energi jauh lebih besar.
"Begitu pula negara berkembang yang sudah terbebani utang besar. Ini mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit bahwa perang adalah kemunduran pembangunan," katanya.
Di sisi lain, harga pupuk diperkirakan naik 31% pada 2026, didorong lonjakan harga urea hingga 60%. Kondisi ini berpotensi menekan daya beli petani dan berdampak pada produksi pangan ke depan. Jika konflik berlangsung lebih lama, World Food Programme memperkirakan akan ada tambahan 45 juta orang berisiko mengalami kerawanan pangan akut tahun ini.
Harga logam dasar seperti aluminium, tembaga, dan timah juga diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi seiring tingginya permintaan dari sektor seperti pusat data, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Sementara itu, volatilitas dan harga logam mulia terus mencetak rekor, dengan harga rata-rata diperkirakan naik 42% pada 2026, seiring meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketidakpastian geopolitik.
Kenaikan harga komoditas ini akan mendorong inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Di negara berkembang, inflasi diperkirakan mencapai rata-rata 5,1% pada 2026, lebih tinggi dibanding proyeksi sebelum perang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprediksi melambat menjadi 3,6%.
Proyeksi Jika Situasi MemburukHarga komoditas dapat meningkat lebih tinggi lagi jika konflik memburuk atau gangguan pasokan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Harga minyak Brent bisa mencapai rata-rata US$115 per barel pada 2026 jika fasilitas minyak dan gas utama mengalami kerusakan lebih besar dan pemulihan ekspor berjalan lambat.
Dampaknya akan merembet ke harga pupuk dan energi alternatif seperti biofuel, serta mendorong inflasi di negara berkembang hingga hingga 5,8%.
Bank Dunia pun mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini seiring ruang fiskal yang menyempit.
“Pemerintah harus menahan godaan untuk menerapkan langkah-langkah dukungan fiskal yang luas dan tidak terarah, yang berpotensi mendistorsi pasar dan mengikis bantalan fiskal. Sebaliknya, kebijakan sebaiknya difokuskan pada dukungan yang cepat, bersifat sementara, dan ditargetkan kepada rumah tangga yang paling rentan," ujar Ayhan Kose, Deputi Kepala Ekonom sekaligus Direktur Prospects Group Bank Dunia.
