JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pemerintah mengalirkan anggaran Rp 248 triliun-Rp 249 triliun untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah yang langsung masuk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan mengatakan, program MBG disebut menjadi salah satu intervensi fiskal terbesar yang langsung menyentuh masyarakat hingga ke tingkat lokal.
"Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar Rp 248 triliun–Rp 249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah," ujar Dadan, dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, dikutip dari siaran pers, Rabu (29/4/2026).
Menurut Dadan, skema ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di daerah.
Baca juga: Bantah Bukan Akibat MBG, BGN Ungkap Kronologi Meninggalnya Balita di Cianjur
"Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan," ucap dia.
Anggaran tersebut sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.
Dadan menuturkan, sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang 95 persen di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
"Artinya, program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah," kata dia.
Baca juga: Anggaran Rapat Daring Disebut Capai Rp 5,7 Miliar, Begini Penjelasan Kepala BGN
Dadan mengeklaim bahwa perputaran ekonomi tersebut terlihat nyata di sejumlah wilayah, salah satunya Jawa Barat.
Dengan jumlah SPPG mencapai sekitar 6.200 unit, perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai Rp 6 triliun setiap bulan.
"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp 6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini," ungkap dia.
Baca juga: Wakil Kepala BGN Bantah Kematian Balita di Cianjur Jabar Dampak Makan MBG
Dia menambahkan, aliran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal.
Permintaan terhadap komoditas pertanian meningkat, harga produk menjadi lebih stabil, serta aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil juga ikut terdorong.
Bahkan, BGN mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah daerah, serta penyempitan ketimpangan ekonomi.
"Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," kata Dadan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
