JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak adanya investigasi independen untuk menyelidiki peristiwa yang menewaskan 15 warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Investigasi secara objektif diperlukan untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa tersebut.
"Kami sangat prihatin atas insiden di Kabupaten Puncak. Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan independen. Hasilnya wajib disampaikan secara transparan kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Mafirion dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
Baca juga: Pemerintah Klaim Situasi Kondusif, Apa yang Disuarakan di Demo Papua?
Ia juga mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi dari lapangan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga dapat dilibatkan dalam tim yang menginvestigasi tewasnya 15 warga sipil di Papua Tengah.
Di samping itu, ia mengingatkan bahwa perlindungan warga sipil merupakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak, menurut konstitusi maupun hukum internasional.
Tegasnya, warga sipil bukan merupakan kombatan dan harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara.
"Perlindungan warga sipil adalah kewajiban hukum. Dalam kondisi apapun, warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Jika perlindungan ini gagal, maka kepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan akan tergerus, yang pada akhirnya justru memperburuk eskalasi konflik," ujar Mafirion.
Baca juga: 15 Warga Tewas di Papua, Komnas HAM Sebut Korban Selamat Ditembak Tentara Berseragam”
Pemerintah juga diminta tidak hanya fokus pada penanganan insiden, tapi harus memperkuat sistem perlindungan warga sipil ke depan.
"Peningkatan pelatihan aparat, mekanisme pengawasan yang ketat, dan pendekatan yang lebih persuasif adalah langkah mutlak jika kita ingin menciptakan kedamaian yang permanen di Papua," ujar Mafirion.
15 Warga Sipil Tewas di Papua TengahSebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan keterangan pers terkait peristiwa operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB-OPM oleh aparat TNI di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Dalam keterangan resminya, Komnas HAM menyebut peristiwa tersebut mengakibatkan 15 warga sipil meninggal dunia, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Baca juga: Komnas HAM Minta Menteri Pigai Gunakan “Privilege” untuk Tangani Kasus Tewasnya 15 Warga Papua
Selain itu, belasan warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka serius akibat insiden tersebut.
Sementara itu, Koops TNI Habema menyebut tidak ada penembakan terhadap warga sipil oleh TNI di Kampung Kemburu.
Komnas HAM menyatakan masih terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan jumlah korban serta kondisi terkini di lapangan.
“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun non-perang, merupakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional,” bunyi pernyataan resmi Komnas HAM.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
