Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan proyek hilirisasi hingga 40 titik hingga akhir 2026.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan proyek hilirisasi hingga 40 titik hingga akhir 2026. Langkah ini sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Saat ini, pemerintah lewat Danantara tengah memproses 13 titik proyek untuk hilirisasi nasional tahap II. Proyek tersebut mulai dari fasilitas kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah yang dikerjakan PT Pertamina (Persero) hingga fasilitas produksi slab baja karbon di Cilegon, Banten yang digarap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS)
"Kita mungkin tambah lagi di beberapa titik. Tahun ini mungkin kita (bangun) 30-40 proyek besar (hilirisasi)," ujarnya dalam acara groundbreaking hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah. Rabu (29/4/2026).
Menurut Prabowo, percepatan hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, mulai dari sektor mineral seperti nikel dan bauksit hingga sektor energi dan pertanian. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri.
Presiden juga menekankan bahwa proyek-proyek tersebut bukan sekadar pembangunan industri, tetapi bagian dari perjalanan panjang pembangunan bangsa. Ia menyebut hilirisasi sebagai 'jalan menuju kebangkitan ekonomi' yang membutuhkan konsistensi lintas generasi.
"Kita tidak mau sekedar jual bahan baku, kita tidak mau hanya Menjual buah kelapa kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia nelayan-nelayan Indonesia buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak," tuturnya.
Selain meningkatkan nilai tambah, ekspansi proyek hilirisasi juga diharapkan memberikan efek berganda terhadap perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memperkirakan, seiring bertambahnya jumlah proyek, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat signifikan di berbagai sektor pendukung.
"Kalau ada teknologi yang lebih efisien dan lebih menguntungkan, kita harus berani mengubah rencana," kata mantan Pangkostrad tersebut.
(Rahmat Fiansyah)
