Terkini, Makassar – Gubernur Provinsi Sulsel, Andi Sudiman Sulaiman mengharapkan kepada jajaran pengurus PWI Sulsel agar dalam memilih calon ketua yang akan datang sebaiknya tidak terikat partai politik.
Khusus untuk daerah Sulsel, kata Andi Sudirman, PWI sebagai organisasi wartawan yang tertua dan terbesar di Indonesia membutuhkan figur calon ketua yang berkomitmen untuk membesarkan PWI dan punya waktu luang untuk mengurus organisasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman ketika menerima audiens rombongan Plt Ketua PWI Sulsel yang dipimpin Zulkifli Gani Ottoh yang didampingi wartawan senior Ronald Ngantung, Plt Bendahara Panitia, Rukman Nawawi, Sekretaris Steering Commeetee (SC), Manaf Rachman dan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), Ismail Sellery, di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 29 April 2026.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman yang didampingi Plt Kadis Kominfo-SP Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengungkapkan apresiasi terhadap kerja-kerja para jurnalis, karena keberadaan media selama ini dinilai banyak membantu program kerja dari Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya terkait dengan kegiatan pembangunan fisik di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Namun Gubernur Sulsel juga menyatakan, sangat kecewa dengan adanya pemberitaan media yang hanya menulis berita yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga media tersebut hanya membuat berita bohong atau hoaks.
“Terus terang, saya kadang menghindari membaca berita-berita yang tidak jelas sumbernya, karena berita yang ditampilkan cenderung memuat berita-berita hoaks,” ujar Andi Sudirman di hadapan pengurus PWI Sulsel.
Mendengar keluh kesah dari Gubernur Sulsel terkait pemberitaan media yang cenderung berbau hoaks, Plt Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh mengatakan, wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya sehari-hari dibekali dengan tiga kartu yakni, kartu pengenal media tempat bekerja, kartu anggota PWI dan Kartu lolos uji kompetensi dari Dewan Pers.
Jika dalam kenyataannya ada wartawan yang membuat berita-berita yang tidak memenuhi kriteria karya jurnalis, maka pejabat pemerintah bisa mengajukan keberatan dan hak jawab kepada media tersebut.
”Kalau berita tersebut terbukti ada pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalistik, maka Dewan Pers bisa mencabut kartu kompetensinya, dan secara otomatis hak kewartawannya dicabut,” ujar Zugito sapaan akrab Zulkifli Gani Ottoh.
Zulkifli juga meminta kepada Gubernur Sulsel agar dalam melakukan kerjasama dengan media hendaknya memperhatikan legalitas media, karena Dewan Pers sudah memutuskan agar media harus memiliki badan hukum dan sudah terverifikasi, begitupun dengan wartawannya yang harus lolos uji kompotensi.
Diakhir pertemuan tersebut, Zulkifli Gani Ottoh mengungkapkan rencana pemilihan ketua PWI Sulsel pada 2 Juni 2026 dan Gubernur menyatakan siap hadir dan mendukung acara konferensi tersebut.
