ANTARA - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Roberia, di Jakarta, Rabu (29/4), menjelaskan progres terkini revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) PKP menggunakan metode Omnibus Law. Roberia mengatakan penyusunan naskah akademik telah rampung dan kini pemerintah sedang menunggu inisiatif DPR. (Afra Augesti/Ryan Rahman/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)
KemenPKP: RUU PKP skema Omnibus Law rampung disusun
