REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG, – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan untuk bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendorong ekosistem bisnis di desa. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, menyampaikan bahwa meskipun ada kewajiban bermitra dengan SPPG, Koperasi Desa Merah Putih harus mematuhi sejumlah ketentuan. Salah satu ketentuan tersebut adalah harga produk di koperasi tidak boleh lebih tinggi dari harga di warung sekitar.
"Harga tidak boleh lebih tinggi dari warung, lalu memperbolehkan warung di sekitarnya membeli barang dari koperasi. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih bisa berfungsi sebagai distributor barang, sehingga sirkulasi bisnis di desa berjalan dengan aktif," kata Evie.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk tidak hanya memiliki gerai, tetapi juga menggerakkan bisnis di desa dengan memasok berbagai produk atau kebutuhan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masing-masing desa.
Di Provinsi Lampung, salah satu contoh implementasi ini terdapat di Desa Bandar Negeri, Kabupaten Waykanan. Di sana, koperasi memanfaatkan potensi perkebunan melon, jeruk, peternakan ayam, dan sawah. Selain mengelola potensi lokal, koperasi juga bekerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan Bulog untuk menampung hasil panen padi, sehingga bisnis tidak hanya bergantung pada gerai.
