Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Langkah strategis perkuat kapasitas polisi kehutanan dan transparansi pengelolaan hutan lewat teknologi guna menjaga keanekaragaman hayati.
Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Dalam rapat perdana Satgas yang digelar di Jakarta, Rabu, 29 April 2026, Ketua Satgas yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem lintas generasi.
Namun, ia memberikan catatan tegas bahwa inovasi pembiayaan ini bukan merupakan bentuk komersialisasi kawasan konservasi.
"Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini," ujar Hashim, dikutip Kamis, 30 April 2026.
*Strategi dan Lokasi Percontohan*
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas mengungkapkan, sebagai tahap awal, pemerintah akan membangun pilot project di 13 Taman Nasional serta dua wilayah konservasi spesies ikonik, yakni Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30.
Untuk mendukung pendanaan, Satgas akan menerapkan strategi dua jalur yakni pertama Reformasi Regulasi: Penguatan institusi dan desain kebijakan.
Kedua, Mobilisasi Sumber Daya: Melibatkan kemitraan strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penyusunan instrumen keuangan bersama.
"Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya," kata Menhut Raja Antoni.
*Dukungan dan Pengawasan Teknologi*
Inisiatif ini mendapat apresiasi dari CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, yang menilai skema ini akan membuka akses pendanaan multilateral berskala besar untuk perlindungan habitat spesies ikonik.
Selain aspek finansial, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas Polisi Kehutanan dan tenaga lapangan lainnya. Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan diperkuat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan taman nasional agar berkelanjutan dan berkelas dunia.
Editor: Redaktur TVRINews
