jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meresmikan Konsorsium Nasional 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, periode 1.000 HPK merupakan fase krusial yang menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas anak hingga dewasa.
BACA JUGA: Survei Cyrus Network: Kemenkeu Berkinerja Terbaik, Disusul Kemenkes dan Seskab
Dia menjelaskan, 1000 HPK mencakup 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pertama kehidupan anak yang menjadi masa emas pertumbuhan dan perkembangan.
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjamin keselamatan ibu serta kualitas hidup anak pada periode tersebut.
BACA JUGA: Detect Me jadi Inovasi Pendeteksi Dini Kesehatan Ibu Hamil & Janin
“Kita harus mengejar angka yang signifikan karena ini menyangkut nyawa manusia, bukan sekadar statistik,” ujar Budi.
Dia menargetkan penurunan angka kematian ibu dari 4.000 menjadi di bawah 400 kasus, kematian bayi dari 30.000 menjadi di bawah 3.000 kasus, serta prevalensi stunting dari 19 persen menjadi di bawah 7 persen dalam satu tahun ke depan.
BACA JUGA: Studi HDI Propoelix di RS Vertikal Kemenkes: Potensi Jaga Imun Pasien Metabolik
Sejumlah indikator menunjukkan tantangan kesehatan ibu dan anak masih signifikan, dengan angka kematian ibu mencapai 140 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup pada 2023.
Lebih dari separuh kasus kematian bayi terjadi pada masa neonatal, sementara prevalensi stunting pada balita tercatat 19,8 persen pada 2024 dan 2,52 persen anak berisiko mengalami gangguan perkembangan pada 2025.
Kementerian Kesehatan menilai upaya lintas sektor selama ini masih berjalan terpisah, sehingga dampaknya belum optimal bagi kesehatan nasional.
Fragmentasi program, tumpang tindih intervensi, serta lemahnya integrasi data menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 1000 HPK.
Melalui Konsorsium 1000 HPK, pemerintah berupaya menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, mitra internasional, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil dalam satu sistem koordinasi dan pemantauan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan didukung Yayasan Rabu Biru Indonesia sebagai sekretariat konsorsium yang bertugas mengintegrasikan program, mengoordinasikan empat kelompok kerja, serta memastikan kontribusi mitra selaras dengan target RPJMN 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.
Direktur Eksekutif Yayasan Rabu Biru Indonesia, Toro Sudarmadi, menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung koordinasi lintas sektor agar berjalan terarah dan terukur di setiap tahapan 1000 HPK. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
