JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan interupsi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait program sekolah gratis dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/4/2026).
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, Agustina Hermanto atau Tina Toon, mengapresiasi peningkatan jumlah sekolah swasta gratis dari 40 sekolah pada 2023 menjadi 103 sekolah pada tahun ini.
Meski demikian, ia mengingatkan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Baca juga: Pramono Bahas BTS di Seoul, Akui Sempat Diprotes ARMY Soal Konser di Jakarta
“Mohon diupayakan Pemprov bisa memastikan program ini tepat sasaran dan betul-betul yang mendapatkan adalah yang kurang mampu dan betul-betul membutuhkan,” ucap Tina, Kamis.
Ia juga mengusulkan agar jumlah sekolah swasta gratis terus ditambah.
“Mudah-mudahan nanti kalau kami sih mintanya nambah jadi 200 Pak, tapi mudah-mudahan lancar dan betul-betul sesuai mekanisme,” ujar Tina.
Senada, Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PKS, Subki, mendorong agar program sekolah gratis turut menyasar sekolah berbasis madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama.
Baca juga: Dari JIS ke GBK, Rencana Konser BTS di Jakarta Dibahas Pramono di Seoul
“Masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Mohon dicatat, jangan lupa di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, madrasah,” ujar Subki.
Menurut dia, kebijakan sekolah gratis seharusnya juga mencakup siswa madrasah yang sama-sama berkontribusi melalui pajak.
“Jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan. Mudah-mudahan keuangan Jakarta bisa mendapatkan peningkatan, dengan madrasah swasta gratis,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah di Jakarta.
Baca juga: Konser BTS di Jakarta 2026 Dibahas Pramono Saat Bertemu Pemerintah Seoul
Ia menilai penentuan lokasi sekolah gratis belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Interupsi Pak Gubernur, di Jakarta masih banyak anak yang putus sekolah. Kota global masih jauh dari impian kalau masih banyak (anak) putus sekolah. Saya harapkan jajaran Pak Gubernur betul-betul melihat, Pak, dalam menentukan titik sekolah gratis itu,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyiapkan 103 sekolah swasta gratis yang tersebar di lima wilayah administrasi.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa 40 sekolah telah lebih dulu menjalankan program tersebut hingga akhir tahun ajaran.
Baca juga: Belajar dari Shenzhen China, Pramono Mau MRT Jakarta Bisa Layani Jutaan Penumpang per Hari
“Sekolah gratis yang sudah jalan itu 40 sekolah. 40 sekolah baru sampai tahun ajaran ini sampai bulan Juni. Terus nanti mulai bulan Juni, tambahannya ada 63 sekolah. Jadi totalnya 103 sekolah,” ujar Nahdiana saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253,6 miliar.
“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp 253.625.139.600,” kata Nahdiana.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
