Industri penerbangan di India mengalami tekanan finansial akibat lonjakan harga avtur imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat.
IDXChannel—Industri penerbangan di India mulai meminta bantuan pemerintah. Perusahaan maskapai penerbangan di negara tersebut makin tertekan akibat kenaikan harga avtur imbas konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.
Melansir CNA (30/4/2026), maskapai-maskapai besar mulai mengalami tekanan finansial karena lonjakan harga avtur selama perang Timur Tengah berlangsung. Federasi Maskapai India mengatakan industri penerbangan di negara tersebut nyaris kolaps.
Permohonan bantuan itu dikirimkan oleh federasi kepada Kementerian Penerbangan Sipil pada Minggu, 26 April 2026. Federasi mengharapkan pemerintah membuat kebijakan yang meringankan pelaku industri seperti masa pandemi Covid-19.
Adaun jenis bantuan yang diharapkan antara lain penundaan atau pengurangan pajak, pembatasan harga avtur, dan sebagainya. Bantuan seperti ini dinilai penting untuk menjaga industri penerbangan.
Apalagi, India adalah negara importir bahan bakar yang memperoleh 88 persen pasokan minyaknya dari impor. Sehingga, harga bahan bakar minyak di negara itu sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Kondisi perang dan kenaikan harga avtur membuat industri penerbangan India, baik rute domestik dan internasional, mayoritas tidak layak untuk dioperasikan, sehingga mengakibatkan kerugian besar pada sektor penerbangan India.
Sebagai tambahan informasi, saat ini industri maskapai di India didominasi oleh dua pemain besar. Yakni Air India dan Indigo dengan penguasaan pangsa sebesar 90 persen. Kedua maskapai ini sama-sama tengah menghadapi kesulitan finansial.
Air India masih harus berhadapan dengan dampak finansial pascakecelakaan penerbangan di Gujarat yang menewaskan 260 orang. Tahun lalu, maskapai ini melaporkan kerugian lebih dari USD2 miliar.
Sementara IndiGo menghadapi pembatalan ribuan penerbangan pada Desember 2025 yang disebabkan oleh kekurangan kru, imbas upaya perusahaan untuk mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah setempat.
(Nadya Kurnia)
