EtIndonesia. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada Senin memulai proses revisi “Tiga Dokumen Keamanan”, menekankan bahwa dunia sedang memasuki era yang penuh gejolak, dan Jepang harus memperkuat kemampuan pertahanan serta kekuatan nasional secara menyeluruh. Menghadapi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara, revisi ini menimbulkan perhatian apakah Jepang akan kembali meningkatkan anggaran pertahanan atau bahkan menyentuh prinsip “tiga non-nuklir” yang dianut sejak pascaperang.
Padai Senin (27/4), Sanae Takaichi membentuk sebuah komite yang terdiri dari 15 pakar di bidang diplomasi, pertahanan, dan ekonomi untuk memulai pembahasan revisi “Tiga Dokumen Keamanan”, dengan target penyelesaian sebelum akhir tahun ini.
“Dunia sedang memasuki masa yang penuh gejolak, dan Jepang juga menghadapi banyak tantangan berat. Revisi tiga dokumen ini merupakan kunci penting yang akan menentukan nasib negara,” katanya.
“Tiga Dokumen Keamanan” tersebut meliputi Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Rencana Pembangunan Kekuatan Pertahanan. Dokumen ini pertama kali ditetapkan pada akhir 2022, dengan target meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun fiskal 2027, serta menetapkan kemampuan “serangan balasan”.
Kini Jepang telah lebih awal mencapai target anggaran pertahanan tersebut, sehingga pemerintahan Takaichi juga mempercepat proses revisi.
Sanae Takaichi: “Kita berada dalam situasi internasional yang sepenuhnya berbeda dari masa lalu. Tatanan internasional yang relatif stabil setelah Perang Dingin kini telah menjadi masa lalu. Persaingan geopolitik antarnegara semakin meningkat.”
Selain perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan serta berdampak global, ia juga menyinggung peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara, serta semakin eratnya kerja sama antara Tiongkok dan Rusia, serta Rusia dan Korea Utara. Ia menekankan bahwa Jepang harus memperkuat kemampuan pertahanan secara mendasar.
Sanae Takaichi: “Penting untuk mengintegrasikan kekuatan diplomasi dan pertahanan dengan ekonomi, teknologi, intelijen, serta sumber daya manusia, guna secara menyeluruh memperkuat kekuatan nasional Jepang—ini adalah prioritas utama saat ini.”
Ia juga menyatakan bahwa Jepang harus mengambil pelajaran dari perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah, termasuk menghadapi bentuk perang baru seperti penggunaan drone, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi kuantum, serta mempersiapkan diri untuk kemungkinan konflik jangka panjang. Di saat yang sama, Jepang perlu memperkuat rantai pasokan peralatan pertahanan, keamanan maritim, keamanan siber, dan keamanan ekonomi.
Seiring dimulainya proses revisi ini, perhatian publik juga tertuju pada apakah Jepang akan kembali meningkatkan pengeluaran pertahanan, apakah pembahasan akan menyentuh prinsip “tiga non-nuklir” yang telah lama dianut sejak pascaperang, serta apakah akan memasukkan opsi pertahanan seperti kapal selam bertenaga nuklir yang memiliki kemampuan menyelam jangka panjang.
Laporan oleh Zheng Shengxun, NTD.
