jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memulai sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 sebagai langkah strategis mempercepat implementasi perdagangan karbon nasional.
Sosialisasi awal dilaksanakan di kantor Kemenhut, Jakarta, Rabu (29/4) kemarin, yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.
BACA JUGA: Menhut & Menteri Pertanian Jepang Bahas Investasi Karbon Hingga Pengelolaan Mangrove
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan aturan dirancang untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi seluruh pihak menjaga alam di Indonesia.
“Insyaallah akan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dan sektor swasta untuk sama-sama berpartisipasi menjaga hutan kita melalui mekanisme perdagangan karbon yang selama ini berjalan di tempat,” kata Menhut saat sosialisasi seperti tertuang dalam keterangan persnya, Kamis (30/4).
BACA JUGA: Menhut Raja Juli Antoni Temui 3 Menteri Jepang Bahas Karbon hingga Komodo
Selain Hashim, acara sosialisasi Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 dihadiri pula oleh Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi dan Dubes UAE Abdulah Salem Aldhaeri.
Raja Juli mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Perpres 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK).
BACA JUGA: Menhut Raja Juli Ajak Jepang Investasi Karbon di Taman Nasional Indonesia
“Kami berharap dengan adanya permen ini, akan terbentuk satu mekanisme yang jelas, akuntabel, dan transparan untuk perdagangan karbon sukarela,” ucapnya.
Sementara itu, Hashim menyebut peluncuran Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai wujud nyata komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon.
"Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Adanya pasar karbon ini menjadi fasilitasi program konkret untuk menekan emisi,” ujar adik Presiden RI Prabowo Subianto itu.
Hashim pun menyampaikan apresiasi kepada Menhut Raja Juli Antoni serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi ini.
“Saya bangga, Indonesia adalah salah satu yang paling cepat dalam menjalankan program perdagangan karbon. Permenhut ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat adat,” ujarnya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapa Penyebar Video Hoaks Panglima Kopassus Tampar Seseorang di Istana?
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
