Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, menyayangkan masih adanya masalah pada sistem Coretax yang bertepatan dengan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pribadi.
"Tentunya kami sangat menyayangkan persoalan ini. Terlebih, waktu pemeliharaan Coretax justru bertepatan dengan batas akhir pelaporan SPT Orang Pribadi yang biasanya terjadi lonjakan pengguna. Dimana, hal ini berpotensi menimbulkan kendala bagi wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal, semestinya hal ini bisa dimitigasi sebelumnya," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2026).
Advertisement
Politikus Golkar ini meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bisa mengatasi masalah Coretax, dan memastikan sistemnya semakin mudah diakses masyarakat.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Termasuk, dilakukan evaluasi teknologi dan tata kelola proyek serta kontrak dan kinerja pengembang sistem, penguatan kapasitas SDM DJP. Tak terkecuali, meningkatkan edukasi kepada wajib pajak terkait pemanfaatan fitur Coretax," jelas Puteri.
Senada, Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah menilai, meski sistem tersebut membawa kemajuan dalam administrasi perpajakan, sejumlah hambatan teknis justru berpotensi mengganggu kepatuhan wajib pajak.
Menurutnya, pembenahan sistem teknologi perpajakan memang diperlukan untuk mendukung administrasi yang lebih baik. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan data serta meningkatkan kemampuan sistem dalam membaca kewajiban pajak, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara.
Said menuturkan, sebelum sistem diberlakukan secara luas seharusnya telah dilakukan berbagai pengujian, mulai dari uji keamanan hingga uji beban atau traffic. Hal ini penting untuk memastikan sistem benar-benar siap digunakan oleh publik.
“Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaanya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang di siapkan ada kendala,” jelas dia.
