Menko PMK Pratikno menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir cepat dalam merespons persoalan masyarakat, termasuk kasus kekerasan anak di daycare. Pratikno mengatakan kasus kekerasan anak yang terjadi di Yogyakarta tak bisa ditoleransi.
"Terjadi kasus kekerasan anak di daycare di Kota Yogyakarta. Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat ditoleransi," kata Pratikno usai rapat tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
"Sebagaimana berkali-kali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," sambungnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dia mengatakan, saat ini daycare tersebut telah ditutup.
"Telah dilakukan penutupan dan penyegelan daycare Little Arissa. Kemudian juga Polri, dalam hal ini Polda DIY, juga telah melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum berjalan, ujarnya.
Pratikno meminta pemerintah daerah untuk rutin melakukan pengecekan daycare di masing-masing daerah. Dia mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola daycare.
"Kami sudah membahas, mengeksplorasi banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif," ujarnya.
Pemerintah, kata Pratikno, sepakat akan membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola layanan daycare di Indonesia. Selain itu, akan dibangun portal data terintegrasi sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional.
"Kita sepakati untuk membuat, membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola daycare ke depan secepat-cepatnya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun sangat jangka pendek juga akan segera dirumuskan," katanya.
"Termasuk pembentukan portal tunggal data terintegrasi ini penting, sebuah framework regulasi yang terintegrasi antar permen (Peraturan Menteri) yang ada.Jadi tadi sudah kita elaborasi secara detail dan kita akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti ini,"sambungnya.
(amw/wnv)
