Kesehatan Mental Kerja Bukan Isu Pribadi Semata

Banyak orang masih menganggap kesehatan mental kerja sebagai urusan pribadi. Seolah-olah ketika seseorang mulai cemas, lelah, tertekan, kehilangan semangat, bahkan jatuh ke depresi, persoalannya selalu berada di dalam dirinya sendiri. Ia dianggap kurang kuat, terlalu sensitif, tidak tahan tekanan, atau tidak mampu beradaptasi.

Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Ada luka yang tidak lahir dari kelemahan pribadi, tetapi dari lingkungan kerja yang terus-menerus melukai. Ada depresi yang bukan semata muncul dari dalam diri, melainkan juga dari pengalaman panjang menghadapi ketidakjelasan, perlakuan tidak adil, tekanan yang tak sehat, dan kewenangan yang dipakai tidak untuk membina, tetapi untuk menekan.

Saya menulis ini bukan semata sebagai opini, melainkan juga sebagai seseorang yang pernah sampai pada titik merasa kehilangan harapan. Ketika maladministrasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kerja, saya tidak hanya merasa lelah. Saya jatuh, bahkan sampai membutuhkan penanganan medis.

Pada satu fase, saya bahkan sampai berpikir untuk resign, bukan karena saya tidak mencintai pekerjaan, melainkan karena saya merasa sistem yang seharusnya menopang justru ikut menghancurkan daya tahan saya.

Di titik itulah saya memahami satu hal penting: kesehatan mental kerja tidak pernah bisa dibaca hanya sebagai urusan pribadi.

Masalahnya Bukan Selalu Ada pada Orangnya

World Health Organization menyebut bahwa lingkungan kerja yang buruk—termasuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, beban kerja berlebihan, rendahnya kontrol atas pekerjaan, serta ketidakamanan kerja—merupakan risiko nyata bagi kesehatan mental.

WHO juga mencatat sekitar 15% orang dewasa usia kerja hidup dengan gangguan mental pada 2019, dan 12 miliar hari kerja hilang setiap tahun akibat depresi dan kecemasan, dengan kerugian produktivitas global sekitar US$ 1 triliun per tahun.

Artinya jelas: tempat kerja bukan latar pasif. Ia bisa menjadi faktor pelindung, tetapi juga bisa menjadi faktor pencetus. Jadi ketika seseorang runtuh secara psikologis di tempat kerja, pertanyaan yang adil bukan hanya “Apa yang salah dengan orang itu?” melainkan juga “Apa yang sedang terjadi di lingkungan kerjanya?”

ILO dan WHO dalam pedoman kesehatan mental di tempat kerja juga menegaskan bahwa risiko psikososial di tempat kerja berkaitan dengan luaran kesehatan mental yang buruk, termasuk ketika ada kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan eksklusi di lingkungan kerja.

Ketika Administrasi yang Buruk Menjadi Beban Psikis

Orang sering membayangkan kekerasan di tempat kerja hanya sebagai bentakan, hinaan, atau serangan verbal yang kasar. Padahal dalam birokrasi, luka juga bisa lahir dari hal-hal yang tampak administratif: proses yang dibuat menggantung, keputusan yang tidak pernah jelas, hak yang diputar-putar, prosedur yang berubah-ubah, atau kewenangan yang dijalankan secara sewenang-wenang.

Ombudsman RI menjelaskan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman juga mengingatkan bahwa penundaan pelayanan, tindakan tidak patut, sampai penyimpangan prosedur termasuk hal yang bisa dikategorikan sebagai maladministrasi.

Di atas kertas, maladministrasi mungkin tampak seperti soal prosedur. Namun dalam hidup seseorang, dampaknya bisa jauh lebih dalam. Ketika proses administratif yang menyangkut karier, pengakuan kompetensi, atau kepastian status dibiarkan tanpa arah, yang terkikis bukan hanya kesabaran. Yang ikut terkikis adalah rasa aman, harga diri, dan keyakinan bahwa organisasi masih bekerja dengan akal sehat.

Kita sering lupa bahwa ketidakpastian yang terus-menerus adalah beban psikis. Menunggu jawaban yang tidak jelas, menghadapi perlakuan yang berbeda, atau melihat kewenangan dipakai secara tidak adil, semuanya dapat menumpuk menjadi stres kronis.

Diskriminasi Itu Bukan Soal Perasaan Saja

American Psychological Association menegaskan bahwa diskriminasi memperburuk stres dan berkaitan dengan masalah kesehatan mental yang lebih buruk. APA juga menyebut orang yang mengalami diskriminasi sering hidup dalam kewaspadaan tinggi karena mengantisipasi perlakuan buruk berikutnya, dan kondisi itu dapat merusak kesehatan psikologis maupun fisik.

Ini menjadi penting karena diskriminasi di tempat kerja sering diremehkan sebagai urusan “baper” atau ketidaknyamanan biasa. Padahal, ketika seseorang terus-menerus diperlakukan tidak setara, tidak diberi kejelasan, dihambat tanpa dasar yang fair, atau diposisikan seolah tidak layak meski sudah memenuhi syarat, dampaknya bukan hanya emosional sesaat. Ia dapat berubah menjadi rasa tidak berdaya yang berkepanjangan.

Bagi saya, titik paling melelahkan bukan hanya adanya masalah, melainkan juga perasaan bahwa saya harus terus menjelaskan diri sendiri di dalam sistem yang seharusnya bekerja objektif. Ada fase ketika saya tidak lagi merasa sedang berjuang dalam proses yang sehat. Saya merasa sedang bertahan dalam situasi yang perlahan menggerus harapan.

Penyalahgunaan Wewenang Bisa Menyakiti Diam-Diam

WHO sendiri memiliki kebijakan pencegahan abusive conduct yang secara eksplisit mencakup diskriminasi, abuse of authority, dan harassment. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat institusi global pun, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai ancaman serius terhadap martabat manusia di tempat kerja.

Penyalahgunaan wewenang tidak selalu hadir dalam bentuk perintah keras atau hukuman langsung. Ia bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus, tetapi sama merusaknya: membuat proses mandek tanpa alasan jelas, mengarahkan orang ke jalan yang tidak relevan, memperbesar hambatan yang seharusnya bisa diselesaikan, atau membiarkan seseorang kelelahan sendirian di bawah beban administratif yang tidak adil.

Masalahnya, tindakan semacam ini sering sulit dibuktikan sebagai kekerasan dalam pengertian awam. Namun bagi orang yang mengalaminya, dampaknya nyata. Ia bisa membuat tidur terganggu, kecemasan meningkat, semangat kerja hilang, konsentrasi buyar, dan pada titik tertentu berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan profesional.

Kementerian Kesehatan sendiri menyebutkan bahwa di Indonesia, lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi, berdasarkan Riskesdas 2018.

Kemenkes juga menyebut 6,1% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Angka ini mengingatkan bahwa kesehatan mental bukan isu kecil, apalagi ketika pemicunya berlapis dan berlangsung lama.

Ketika Orang Ingin Resign: Belum Tentu karena Tidak Loyal

Ada kalanya keinginan resign bukan lahir dari kurangnya komitmen, melainkan dari kelelahan jiwa yang sudah mencapai batas. Orang bisa sangat mencintai pekerjaannya, percaya pada pelayanan publik, dan tetap ingin berkontribusi. Namun bila lingkungan kerja justru menjadi sumber luka yang terus diperbarui, bertahan pun terasa seperti bentuk penghukuman terhadap diri sendiri.

Di titik inilah kita perlu berhenti menilai terlalu cepat. Tidak semua orang yang ingin keluar dari pekerjaannya sedang lari dari tanggung jawab. Sebagian justru sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri.

Psychology dan psikiatri modern sama-sama melihat bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Tempat kerja berada jelas dalam dimensi sosial itu. Jadi ketika organisasi membiarkan diskriminasi, maladministrasi, atau abuse of authority tumbuh tanpa koreksi, organisasi ikut menciptakan kondisi yang merusak kesehatan mental pegawainya.

Birokrasi yang Sehat Harus Menjadi Ruang Aman

Kalau kita sungguh serius bicara reformasi birokrasi, kesehatan mental kerja harus masuk ke dalamnya. Tidak cukup hanya berbicara tentang digitalisasi, percepatan layanan, atau akuntabilitas kinerja. Reformasi birokrasi juga harus bertanya: Apakah sistem yang kita bangun membuat orang merasa aman, diperlakukan adil, dan dihargai martabatnya?

Tempat kerja yang sehat bukan tempat kerja tanpa tekanan. Tekanan kerja akan selalu ada. Namun, tempat kerja yang sehat memiliki batas, kejelasan, dan mekanisme koreksi. Ia tidak membiarkan diskriminasi dianggap biasa. Ia tidak menormalkan maladministrasi. Ia tidak membiarkan kewenangan dipakai untuk memperlemah orang yang seharusnya dilindungi sistem.

Kesehatan mental kerja, dengan demikian, bukan isu pribadi semata. Ia adalah isu tata kelola. Isu kepemimpinan. Isu etika organisasi. Isu keadilan prosedural. Dan dalam konteks birokrasi, ia juga merupakan isu pelayanan publik, karena pegawai yang terus dilukai oleh sistem sulit diharapkan melahirkan layanan yang sehat bagi masyarakat.

Saya pernah sampai pada titik ketika harapan terasa nyaris habis. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa depresi di dunia kerja tidak selalu lahir dari banyaknya tugas. Ia juga bisa tumbuh dari proses yang tidak adil, perlakuan yang merendahkan, dan sistem yang membiarkan seseorang terluka terlalu lama.

Di situlah kita perlu jujur: kesehatan mental kerja bukan urusan pribadi semata. Ketika maladministrasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang dibiarkan, yang rusak bukan hanya daya tahan psikologis seseorang, melainkan juga martabat organisasi itu sendiri.

Sebab, birokrasi yang benar-benar sehat tidak cukup hanya tertib di atas kertas. Ia harus mampu memastikan bahwa orang-orang di dalamnya tidak dipatahkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.